Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) memberi sinyal keputusan pemindahan pelabuhan barang impor ke luar Pulau Jawa, baru akan dilaksanakan di pemerintahan berikutnya.
Katanya, saat ini usulan pemindahan pelabuhan itu masih dalam tahap diskusi antar pihak terkait, dan belum didiskusikan lebih lanjut ke Tim Gugus Tugas Sinkronisasi atau Tim Transisi Prabowo-Gibran.
“Belum, masih diskusi ya. Belum (dibahas dengan Tim Transisi), tapi kita sudah ada usulan,” kata Zulhas saat ditemui di pabrik baja yang berlokasi di Kawasan Kp Bangkong Reang, Wangunharjo Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Kamis (26/9/2024).
Sebagai catatan, usulan pemindahan jalur masuk barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa mulanya diusulkan oleh Zulhas dan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Adapun munculnya usulan itu, kata mereka, karena saat ini kapasitas penampungan di pelabuhan Pulau Jawa sudah berlebih atau over capacity.
Nantinya, akan ada 7 komoditas barang impor yang dipindahkan. Barang-barang tersebut diantaranya produk tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan.
Zulhas mengatakan, pemindahan pelabuhan pintu masuk 7 komoditas barang impor itu baru akan diputuskan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini karena perlu adanya rencana yang matang untuk memindahkan pelabuhan tersebut ke luar Pulau Jawa.
“Iya di pemerintahan berikutnya. Sekarang yang rutin saja. Karena kita kan sekarang sudah nggak boleh lagi memutuskan yang strategis, apalagi usulan baru. Nanti lah di pemerintahan baru,” jelasnya.
Sebelumnya, Mendag dan Menperin sepakat pelabuhan pintu masuk barang impor 7 komoditas dipindah ke luar Pulau Jawa, sejalan juga untuk untuk mengendalikan banjir masuknya produk impor ke Tanah Air.
“(Upaya) ini bisa kita lakukan dengan cepat, terutama kalau pelabuhan kan bisa diusulkan nanti. Saya dan Menteri Perindustrian (Menperin) mengusulkan untuk ratas, apakah itu dimungkinkan untuk impornya melalui tempat lain,” kata Zulhas kepada wartawan di kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta Pusat, Jumat (19/7/2024).