Anggota Brimob Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Tanpa Izin Presiden, Kewarganegaraan Hilang!

Anggota Brimob Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Tanpa Izin Presiden, Kewarganegaraan Hilang!

Menkum Supratman Andi Agtas

 Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas merespons kabar salah satu personel Brimobda Polda Aceh, Bripda Muhammad Rio, yang diduga bergabung dengan militer Rusia setelah meninggalkan tugas tanpa izin atau desersi.
Supratman menegaskan, apabila informasi tersebut terbukti benar, maka status kewarganegaraan Indonesia yang bersangkutan otomatis gugur tanpa memerlukan izin Presiden.

“Kalau benar bergabung dan menjadi tentara asing tanpa izin Presiden, otomatis kewarganegaraannya hilang, sama seperti Satria Kumbara,” ujar Supratman saat dihubungi Okezone, Sabtu (17/1/2026).

Sebagai informasi, Bripda Muhammad Rio dilaporkan tidak masuk dinas tanpa keterangan sejak Senin, 8 Desember 2025. Ia diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia dan berada di wilayah Donbass, salah satu kawasan konflik Rusia–Ukraina.

“Rio juga diduga bergabung dengan Angkatan Bersenjata Rusia serta disebut-sebut berada di wilayah Donbass,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Joko Krisdiyanto.

Joko mengungkapkan, Rio sebelumnya memiliki riwayat pelanggaran kode etik profesi Polri dan telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait kasus perselingkuhan dan pernikahan siri. Putusan sidang KKEP pada 14 Mei 2025 menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi demosi selama dua tahun dan penempatan di Yanma Brimob.

Setelah tidak masuk dinas, Rio sempat mengirimkan pesan WhatsApp kepada sejumlah pejabat internal Brimob Polda Aceh pada 7 Januari 2026. Pesan tersebut berisi foto dan video yang menunjukkan dugaan keterlibatannya sebagai tentara bayaran Rusia, termasuk informasi pendaftaran dan gaji dalam mata uang rubel.

Sebelum pesan tersebut diterima, pihak Siprovos Satbrimob Polda Aceh telah melakukan pencarian ke rumah orangtua dan rumah pribadi Rio, serta melayangkan dua kali surat panggilan. Upaya itu kemudian dilaporkan ke Bidpropam sebelum diterbitkannya Daftar Pencarian Orang (DPO) pada 7 Januari 2026.

https://outsidecontrol.com

Lalin Padat, Jalur Menuju Puncak Bogor One Way

Lalin Padat, Jalur Menuju Puncak Bogor One Way

Kepadatan menuju Puncak, Bogor (Foto: Wildan Hidayat

Polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah (one way) di Jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (17/1/2026). Kebijakan tersebut diterapkan menyusul peningkatan volume kendaraan pada hari kedua libur panjang peringatan Isra Mikraj.

KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto, mengatakan hingga pukul 10.00 WIB arus lalu lintas di Jalur Puncak diberlakukan satu arah dari Jakarta menuju Puncak.

“Sampai dengan saat ini di pukul 10.00 WIB, untuk situasi arus jalur Puncak itu kami sedang berlakukan rekayasa satu arah yaitu dari Jakarta menuju Puncak,” kata Ardian.

Ia menjelaskan, sebelumnya pihak kepolisian telah menerapkan sistem ganjil genap sejak pukul 06.00 WIB. Namun, kepadatan kendaraan menyebabkan antrean mengular hingga sekitar 2 kilometer.

“Kemudian pada pukul 08.00 WIB terjadi antrean kurang lebih 2 kilometer itu dikarenakan pelaksanaan penerapan ganjil genap,” ujarnya.

https://uniquepatterns.com

Buka Muswil PPP, Mardiono Minta Dukung Program Pemerintahan Prabowo

Buka Muswil PPP, Mardiono Minta Dukung Program Pemerintahan Prabowo

Ketum PPP Mardiono (Foto: Ist)

Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono meminta seluruh kader mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
 
Hal itu disampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) DPW PPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Swiss-Bel Hotel Pangkalpinang, Sabtu (17/1/2026).

Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini menegaskan, Muswil bukan sekadar agenda memilih kepengurusan baru, melainkan momentum strategis untuk memperkuat soliditas internal sekaligus merumuskan arah kerja politik partai ke depan.

“Muswil ini selain menyusun kepengurusan baru, juga harus memperkuat soliditas dan merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan kader PPP, baik di eksekutif maupun legislatif,” ujar Mardiono dalam keterangannya.

Ia menekankan, soliditas kader menjadi fondasi utama agar partai berlambang kakbah mampu hadir di tengah masyarakat dengan membawa kemaslahatan. Karena itu, kader diminta aktif mendukung agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat.

“Kader PPP harus hadir di tengah umat dan mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bangka Belitung,” ujarnya.

kera4d

2 Pria Masturbasi di Transjakarta Ternyata Berteman, Janjian Jam Pulang Kerja

2 Pria Masturbasi di Transjakarta Ternyata Berteman, Janjian Jam Pulang Kerja

Ilustrasi pelecehan (Foto: Freepik)

Polisi menetapkan dua orang pria berinisial HW dan FTR sebagai tersangka dalam kasus masturbasi di dalam bus Transjakarta rute 1A. Polisi menyebut, kedua pelaku berteman.

“Iya teman, dan janjian,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar, Sabtu (17/1/2026).

Onkoseno menerangkan, kedua pelaku sudah saling kenal selama tiga hari. Saat itu, kedua pelaku janjian pulang kerja bareng dengan naik bus yang sama.

“Pada tanggal 15 Januari 2026 sekitar pukul 18.00 WIB kedua pelaku sudah kenal kurang lebih tiga hari dan sudah komunikasi, saat itu janjian pulang kerja bareng di halte busway PIK,” ujar dia.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Onkoseno Grandiarso Sukahar menyebutkan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 15 Januari pukul 18.20 WIB di kawasan Jalan Tol Pelabuhan Gedong Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara.

“Kami telah mengamankan dua orang pria berinisial HW dan FTR. Keduanya diduga melakukan perbuatan tidak senonoh di ruang publik yang menyebabkan seorang perempuan menjadi korban,” kata Onkoseno, Jumat 16 Januari.

Kera4d

BNPB Percepat Pembangunan 711 Huntara bagi Korban Banjir di Aceh Utara

BNPB Percepat Pembangunan 711 Huntara bagi Korban Banjir di Aceh Utara

Huntara bagi Korban Banjir di Aceh Utara (foto: dok BNPB)

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara), bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara.

Pada tahap pertama, sebanyak 711 unit huntara dibangun di lima kecamatan, berdasarkan hasil validasi data yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Utara.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Kolonel Inf. Hery Setiono, menjelaskan pembangunan huntara tahap pertama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak dengan kategori rumah rusak berat, hilang, dan hanyut akibat bencana banjir.

“Adapun rincian pembangunan 711 unit huntara tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Baktiya 215 unit, Baktiya Barat 5 unit, Dewantara 115 unit, Sawang 241 unit, dan Seunuddon 135 unit,” katanya, Jumat (16/1/2026).

Di Kecamatan Seunuddon, saat ini tengah dibangun 84 unit huntara tahap pertama yang berlokasi di Desa Ulee Rubek Timur, memanfaatkan lahan bekas lapangan sepak bola desa seluas sekitar 14.000 meter persegi. Pembangunan dilakukan dalam bentuk 16 kopel yang masing-masing terdiri dari 5 unit, serta 1 kopel berisi 4 unit.

Bonatua Kecewa Komisi Informasi Tak Hadirkan KPU DKI soal Arsip Ijazah Jokowi

Bonatua Kecewa Komisi Informasi Tak Hadirkan KPU DKI soal Arsip Ijazah Jokowi

Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi

 Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, kembali menggelar sidang sengketa informasi yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, Rabu (14/1/2026). Usai persidangan, Bonatua mengaku kecewa lantaran majelis dinilai tidak proaktif menghadirkan saksi dalam persidangan.

“Seingat saya, sudah ketiga kali saya meminta agar dihadirkan KPU DKI Jakarta. Kenapa? Karena saya sudah bersurat ke Lembaga Kearsipan Daerah untuk meminta ijazah calon gubernur tahun 2012 yang kemudian menjadi gubernur,” ucap Bonatua usai sidang.

Diketahui, sengketa ini bermula dari surat permohonan yang diajukan Bonatua kepada Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meminta salinan ijazah Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012. Namun, LKD menyatakan tidak memiliki arsip tersebut.

Jawaban dari LKD itu kemudian dijadikan Bonatua sebagai dasar untuk mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, lembaga kearsipan seharusnya memiliki dokumen tersebut.

Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ribuan Warga Mengungsi

Banjir Jakarta: 11 RT Masih Terendam, Ribuan Warga Mengungsi

Banjir Jakarta

Belasan RT di Jakarta masih terendam banjir hingga Selasa (13/1/2026) imbas hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Jakarta kemarin. Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, menyebut 11 RT masih terendam banjir hingga pukul 12.00 WIB.

“Hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Senin, 12 Januari 2026, menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah DKI Jakarta. BPBD mencatat saat ini terdapat 11 RT,” kata Yohan, Selasa (13/1/2026).

Dari data yang dihimpun BPBD, 5 RT di Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat, masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 30 cm.

Selanjutnya, di Jakarta Utara ada 6 RT yang masih terdampak banjir. Satu RT  berada di Kelurahan Kalibaru dan 5 RT di Kelurahan Warakas.

“Kelurahan Kalibaru: 1 RT, ketinggian 30 cm. Kelurahan Warakas: 5 RT, ketinggian 35 cm. Penyebab: curah hujan tinggi,” sambungnya.

Kebakaran Landa Permukiman Padat di Tambora, Belasan Rumah dan Bangunan Konfeksi Ludes

Kebakaran Landa Permukiman Padat di Tambora, Belasan Rumah dan Bangunan Konfeksi Ludes

Kebakaran Landa Permukiman Padat di Tambora/ilustrasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ada 14 rumah dan satu bangunan konfeksi terdampak imbas kebakaran yang terjadi di Jalan Duri Bangkit, Jembatan Besi, Tambora, Jakarta Barat pada Minggu, (11/1/2026).

“14 rumah, satu bangunan konfeksi. Selain itu, 37 KK 150 Jiwa terdampak,” kata Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan.

Kebakaran itu kata dia terjadi pada pukul 04.24 WIB. Saat ini, api telah berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran sekira pukul 09.03 WIB.

Isnawa menjelaskan, kejadian berawal dari api yang sudah membesar di lantai 2 rumah warga. Warga kemudian bergegas memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api yang cepat membesar membuat warga kesulitan untuk memadamkan.

“Menurut penuturan warga, api sudah membesar di lantai 2 rumah. Lalu warga bergegas memadamkan api menggunakan alat seadanya, namun api cepat membesar dan warga meminta bantuan ke pos damkar terdekat,” ujar dia.

Gibran Tinjau Pengungsi Banjir di Kabupaten Banjar, Pastikan Posko Kesehatan Aktif 24 Jam

Gibran Tinjau Pengungsi Banjir di Kabupaten Banjar, Pastikan Posko Kesehatan Aktif 24 Jam

Wapres Gibran Rakabuming Raka (foto: Setwapres)

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi posko pengungsian warga terdampak banjir di halaman eks Puskesmas Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

Gibran menyapa para pengungsi, berdialog dengan warga, serta mendengarkan langsung kondisi dan kebutuhan mereka selama berada di tempat pengungsian. Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi kelompok rentan serta memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal.

“Warga yang mengungsi, terutama lansia, ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penyandang disabilitas, harus benar-benar diperhatikan. Pastikan dapur umum menyediakan makanan tiga kali sehari dan posko kesehatan tetap aktif 24 jam,” tegas Gibran, Jumat (9/1/202

Selain itu, Gibran meminta agar ketersediaan obat-obatan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya terus terjaga guna mencegah munculnya penyakit akibat banjir berkepanjangan. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat, atas arahan Presiden, untuk mempercepat penanganan darurat dan pemulihan wilayah terdampak.

“Rumah-rumah yang rusak akan diperbaiki oleh pemerintah. Untuk sementara, Bapak dan Ibu tetap berada di sini terlebih dahulu, dan pemulihan akan kita percepat,” ujarnya.

Hadiri Panen Raya, Presiden Prabowo Coba Buah dan Susu Sebelum Deklarasi Swasembada Pangan

Hadiri Panen Raya, Presiden Prabowo Coba Buah dan Susu Sebelum Deklarasi Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya di Karawang, Jawa Barat, 7 Januari 2026. (Foto: Biro Pers Setpres)

Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (7/1/2026) menghadiri kegiatan panen raya sekaligus deklarasi swasembada pangan di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada acara ini, Presiden Prabowo mencoba langsung berbagai produk pertanian yang disajikan.

Setiba di lokasi acara, Presiden Prabowo terlihat berkeliling meninjau sejumlah stan pangan yang disediakan. Saat mengunjungi salah satu stan, Presiden Prabowo tampak mencoba buah yang disajikan, menyerupai melon, dan memakannya secara langsung. Setelah itu, dirinya juga terlihat mencoba produk susu kemasan yang dituangkan oleh penjaga stan.

Presiden juga tampak menyambangi stan Perum Bulog. Di lokasi tersebut, dirinya sempat mendengarkan penjelasan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terkait produk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta pengelolaan pasokan pangan nasional.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.