Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hassanudin berharap masyarakat dapat menyikapi dinamika politik pada Pilkada serentak 2024 secara bijak tanpa harus terbawa perasaan atau baper.
“Apa pun yang dikerjakan kita harus mengikuti regulasi dan norma yang berlaku pada saat ini, tentunya kita tidak perlu baper dan tidak perlu mengomentari hal-hal yang tidak pada tempatnya,” kata Hassanudin pada deklarasi Pilkada damai 2024 yang digelar Polda NTB di Mataram, Rabu.
Kegiatan deklarasi pilkada damai serentak tahun 2024, dengan tema “Mewujudkan Pilkada Serentak yang Aman, Damai, dan Berintegritas di NTB” dihadiri oleh Forkopimda NTB, Ketua KPU dan Bawaslu NTB, Kakanwil Kemenkumham NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, BEM se-Kota Mataram, dan lembaga swadaya masyarakat.
Kegiatan ini diisi dengan pembacaan ikrar deklarasi pilkada damai secara serentak oleh tamu yang hadir.
Ia menyatakan deklarasi pilkada damai ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga maruah dan segala proses kegiatan pilkada berjalan baik. Hal ini penting untuk bisa diterapkan agar bertindak sportif walaupun ada perbedaan pilihan dan tidak menggunakan sentimen politik identitas, guna mewujudkan demokrasi yang lebih rasional.
“Perbedaan pilihan tidak perlu diperbesar sehingga bisa memicu terjadinya konflik antar warga dan seterusnya. Maka dari itu, semua pihak terikat oleh komitmen bahwa pelaksanaan pilkada ini harus berjalan dengan damai, aman, dan lancar. Tidak membiarkan perbedaan etnis dipolitisasi secara berlebihan sehingga dapat menyebabkan gesekan-gesekan di tengah masyarakat,” terangnya.
Hassanudin mengaku percaya dengan harmoni dalam keberagamaan yang tercipta di NTB pada pilkada ini dapat dilaksanakan dengan baik, aman, dan damai, serta bisa menjadi barometer dan role model secara nasional.
“Pelaksanaan pilkada di NTB ini harus menjadi barometer dan role model yang baik secara nasional di Indonesia. Saya sangat yakin bahwa kita bisa melaksanakan ini dengan baik,” ucap Hassanudin.
Untuk itu ia mengajak para pimpinan dari perwakilan kelompok organisasi, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, mampu menjadi jembatan komunikasi pemerintah dengan masyarakat untuk terwujudnya pilkada yang aman, damai, dan berintegritas di wilayah NTB.
“Salah satu bentuk atensi dalam merealisasikan dan mewujudkan pilkada lancar, aman itu melalui tingkat kualitas dan partisipasi pemilih di pilkada dengan mengikuti regulasi dan norma yang berlaku,” katanya.
Sementara Kapolda NTB, Irjen Polisi Raden Umar Faroq mengatakan, tahapan pemilihan kepada daerah sudah ada komitmen dari seluruh lapisan masyarakat untuk penyelenggaraan pilkada dapat dilaksanakan secara damai dan sejahtera.
Pihaknya pun juga berkomitmen selaku aparat keamanan bersama TNI mengawal Pilkada 2024 agar berjalan jujur, adil dan aman.
“Setiap tahapan pemilihan kepala daerah, ada sesuatu komitmen seluruh lapisan masyarakat untuk pilkada harus di laksanakan secara damai dan sejahtera secara khususnya,” katanya.
Menurut Kapolda, kegiatan ini adalah upaya sekecil mungkin untuk meniadakan gangguan kamtibmas dengan perkembangan dinamika politik yang saat ini berkembang sangat cepat termasuk juga keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang siapa yang berwewenang untuk mengusulkan calon dan wakil gubernur atau pun bupati dan wali kota se Indonesia.
“Jadi deklarasi ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga maruah pilkada dan segala proses kegiatan Pilkada 2024 berjalan lancar, aman dan damai,” katanya.