Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan pemerintah akan terus melakukan pembenahan transformasi digital seiring adopsi teknologi digital yang terus berkembang.
Dia mengatakan, salah satu syarat penting pembenahan dengan mengubah pola pikir masyarakat secara umum maupun lembaga pemerintah.
“Transformasi digital itu yang harus kita benahi adalah mindset dari yang namanya human resources atau talent digital kita. Misalnya, ada banyak adopsi teknologi digital yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah saat ini, hanya saja kita melihat mereka bergerak masih sendiri-sendiri,” ujar dia dalam rilis pers, Selasa.
Hal itu dikatakannya dalam Wawancara GPR TV tentang 10 Tahun Jokowi: Transformasi Digital di Indonesia yang ditayangkan dari Jakarta Pusat, Senin (7/10).
Wamenkominfo mencontohkan dari sisi lembaga pemerintahan, Indonesia memiliki sekitar 27 ribu aplikasi atau situs web dari pusat hingga daerah.
Namun, lewat ribuan aplikasi itu, seakan menjadi ujung tombak dari transformasi digital. Padahal, transformasi digital lebih dari itu.
Dia menilai, transformasi digital lebih dari sekedar membuat situs. Transformasi digital adalah mengubah cara bekerja masyarakat dengan menggunakan teknologi, karena inti dari itu semua adalah meningkatkan layanan secara digital.
Lebih lanjut, dia mengatakan ada banyak capaian transformasi digital yang telah dilakukan Pemerintah. Di sektor kesehatan, data telah disinkronisasi menjadi terdigitalisasi melalui sejumlah program dan kebijakan strategis.
“Pemerintah juga mengeluarkan begitu banyak regulasi untuk meng-guidance (panduan) transformasi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi catatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sejauh ini, saya kira regulasi-regulasi yang dibuat oleh Pemerintah sudah cukup untuk mengawal transformasi digital bisa terwujud,” ucapnya.
Melalui transformasi digital yang memberikan layanan publik lebih efisien, Nezar menekankan upaya penyediaan akses terhadap teknologi canggih oleh Pemerintah ditujukan untuk mempermudah masyarakat.
“Jadi jangan diperumit karena teknologi yang bekerja di belakang itu cukup canggih. Misalnya untuk mengolah data yang begitu kompleks jadi sederhana, saya kira itu transformasi digital nanti larinya ke situ. Kalau birokrasi untuk membuat KTP dan akta kelahiran, dulunya kan sulit karena kita harus mengisi blangko dan segala macam,” jelasnya.
Nezar mengatakan, semangat mempermudah masyarakat itu juga tampak dari program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menjadi salah satu tujuan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kita baru saja membuat rilis terbatas untuk soal ini (Program SPBE) dengan Kementerian PAN-RB dan Kementerian BUMN. Itu nantinya layanan-layanan publik akan lebih mudah dengan SPBE. Jadi membuat KTP dan Akta Kelahiran nanti lebih gampang, semua orang bisa melakukan dari mana saja tanpa harus pergi ke Kantor Dukcapil,” tuturnya.
Wamenkominfo menegaskan dalam satu dekade Pemerintahan Presiden Joko Widodo, transformasi digital telah berjalan dan menjadi program berkelanjutan pada pemerintahan selanjutnya.
“Transformasi digital ini bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang satu malam, tapi pekerjaan yang berkelanjutan,” tegasnya.