Selain Ubah Nomenklatur, DPR Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Selain Ubah Nomenklatur, DPR Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sepakat melarang menteri dan wakil menteri (wamen) merangkap jabatan, baik di direksi, komisaris, maupun dewan pengawas (dewas) di BUMN.

Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa larangan tersebut diatur dalam RUU BUMN. Keputusan ini disepakati sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan rangkap jabatan.

“Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewas BUMN merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025,” ujar Andre.

Lebih lanjut, Andre mengatakan ada 84 pasal yang diubah dalam RUU BUMN. Ia menyebut seluruh klausul yang diubah telah disinkronisasi oleh tim sinkronisasi, termasuk penyempurnaan struktur batang tubuh serta penambahan penjelasan yang diperlukan.

Setidaknya terdapat 11 pokok pikiran yang tertuang dalam RUU BUMN, sebagai berikut:

1. Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN, yang selanjutnya disebut BP BUMN.

Nabung di MNC Bank Bisa Dapat Hadiah Mobil dan Motor, Kok Bisa?

Nabung di MNC Bank Bisa Dapat Hadiah Mobil dan Motor, Kok Bisa?

Nabung di MNC Bank Bisa Dapat Hadiah Mobil dan Motor, Kok Bisa? (Foto: MNC Bank)

Di tengah dinamika pasar yang terus berkembang, menyediakan produk dan layanan yang inovatif menjadi kunci utama bagi industri perbankan untuk menjaga kepuasan dan kepercayaan nasabah. 

Dengan regulasi di sektor perbankan yang cukup komprehensif demi melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan, justru mendorong bank untuk berinovasi secara kreatif dalam menghadirkan solusi yang aman sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Sebagai bentuk inovasi dan apresiasi kepada nasabah setianya dan juga nasabah baru, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group mempersembahkan program Tabungan Dahsyat Berhadiah 2025.

Program Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank memberikan nilai lebih yang luar biasa bagi nasabah yang rutin menabung. Melalui program ini, nasabah tidak hanya memperoleh manfaat dari pengelolaan dana yang teratur, tetapi juga memiliki peluang untuk memenangkan hadiah dengan total nilai mencapai miliaran rupiah. Program ini merupakan bentuk penghargaan MNC Bank terhadap loyalitas dan komitmen nasabah dalam menjaga saldo tabungannya secara konsisten.

Tahun lalu, ratusan nasabah beruntung berhasil membawa pulang hadiah menarik, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel bintang lima hingga gadget terkini, hingga 2 unit mobil sebagai grand prize. 

Jika tahun lalu kamu belum beruntung, jangan khawatir! MNC Bank kembali menghadirkan program Tabungan Dahsyat Berhadiah dengan hadiah yang lebih Dahsyat lagi di tahun ini. Bersiaplah untuk berkesempatan memenangkan uang tunai hingga ratusan juta rupiah, 10 unit motor Honda Beat Deluxe Smart Key, 2 unit Toyota Avanza 1.5G CVT, serta grand prize istimewa berupa 1 unit Toyota Zenix Q Hybrid Modellista. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menambah saldo tabungan sekaligus meraih hadiah impian!

Serangan Israel di Kota Gaza Tewaskan Setidaknya 31 Orang, Termasuk Ibu Hamil dan Anak-Anak

Serangan Israel di Kota Gaza Tewaskan Setidaknya 31 Orang, Termasuk Ibu Hamil dan Anak-Anak

Ilustrasi

Pasukan Israel meledakkan lebih banyak bangunan tempat tinggal di Kota Gaza pada Minggu (21/9/2025), menewaskan setidaknya 31 warga Palestina dan mendorong banyak lainnya mengungsi, kata otoritas kesehatan Gaza. Tank-tank Israel juga dilaporkan merangsek semakin dalam ke kota padat penduduk itu.

Hampir dua tahun perang, Israel menggambarkan Kota Gaza sebagai benteng terakhir Hamas, dan militer telah menghancurkan blok-blok perumahan yang katanya digunakan oleh kelompok militan tersebut sejak melancarkan serangan daratnya di kota itu bulan ini.

Seorang perempuan hamil dan dua anaknya termasuk di antara mereka yang tewas pada Minggu, kata petugas medis. Militer Israel tidak segera mengomentari kematian tersebut, hanya mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pasukannya telah membunuh “banyak” militan.

Para kerabat menyisir reruntuhan salah satu gedung apartemen yang terkena serangan di Kota Gaza, mencoba menyelamatkan barang-barang mereka.

Israel mengatakan pada Sabtu (20/9/2025) bahwa pasukannya telah memperluas operasi mereka di wilayah Kota Gaza selama beberapa hari terakhir, menewaskan 30 militan dan menemukan senjata.

kas138
kas138
kas138
kas138
kas138.jp
kas4dgacor
kas138
sultan899
strongbet
royalchas
hondaslot
hitman99
cium4d
batara88
surgajudi88
rekan88
taipan3388
hokiwon
hobicuan
mvp138
bonus288
nagamas
merahbet
dewata4d
kinislot
qqstar88
jarijaritoto
skywin777
bot1425
okezone88
bintang168
play88
depo5000
depo10000
pulsa5000
pulsa5k
ceototo
JOKER123
main1000
main500
main5000
naga500
min400
depo25
depo25
bonus1000
bonus500
bonus100
ZEUS1000
KAKAKJP
WIN1000
LUCK88
rea88
admin4d
ratu4d
STARBET4D
laba4d
Jawaraslot
mantan4d
jiwa4d
SPINBET88
BET10000
portal4d
toke4d
surat88
samsung4d
samsung88
desatoto
total88
naga88
rtp500
jp500
bet5000
bet1000
bangsa4d
jp1000
mobil123
toko66
dewa999
CONGSLOT
sikat4d
warga77
musangtoto
merdeka123slot
satria138slot
idslot138
paul4d
gatotkaca77
jitu88
crown88
kakak88
future88
playwin138
casino88
dewa4d
ratu88
win777
38bet
cuan133
mega100
dewa711
agen185
cuan338
slot116
dewa126
bandar68
kas138
kas138
kas138-tepercaya

KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Roy Suryo: Takut Di-Nepal-kan?

KPU Cabut Aturan Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres, Roy Suryo: Takut Di-Nepal-kan?

Roy Suryo 

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 menuai kecaman publik setelah menetapkan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Keputusan tersebut kontroversial karena dianggap tidak rasional dan tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik.

Keputusan yang ditandatangani pimpinan KPU pada 21 Agustus 2025 itu disebut tidak melalui konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi II yang menjadi mitra kerja KPU. Hal ini langsung menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Bahkan tak sedkit sudah muncul kecaman agar KPU “di-Nepal-kan” di beberapa platform sosial media, meski Alhamdulillah belum benar-benar terjadi,” ujar Roy Suryo, Pemerhati Telematika, Multimedia, AI dan OCB Independen, Minggu (21/9/2025).

Menurut Roy Suryo, bisa dibayangkan bagaimana rusaknya kedamaian yang sudah susah diraih akhir-akhir ini bisa sirna akibat ulah KPU. Untungnya, pada Selasa 16 September 2025, Ketua KPU Muh Affifudin bersama para komisioner lainnya menggelar konferensi pers dan mengumumkan pembatalan Keputusan KPU No. 731/2025.

Meski tetap perlu diapresiasi karena masih mau (baca: takut?) mendengar desakan bahkan kecaman masyarakat di atas, namun apakah cukup dan dianggap selesai dengan KPU sudah membatalkan Keputusan yang sangat kontroversial tersebut?” ujarnya.

Menbud Terima Audiensi Yayasan Pembangunan Masyarakat Sorkam, Dorong Pariwisata dan Budaya di Barus

Menbud Terima Audiensi Yayasan Pembangunan Masyarakat Sorkam, Dorong Pariwisata dan Budaya di Barus

Menbud Fadli Zon menerima audiensi Yayasan Pembangunan Masyarakat Sorkam. (Foto: dok Kemenbud)

 Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menerima audiensi Yayasan Pembangunan Masyarakat Sorkam bersama sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat Tapanuli Tengah–Sibolga di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta.

Pertemuan ini membahas penguatan sektor pariwisata dan kebudayaan di Barus, Sumatera Utara, sebagai salah satu pusat sejarah dan peradaban penting di Nusantara.

Dalam pertemuan tersebut, Ikhwan Mansyur Situmeang selaku DPP Gaberna Tapteng–Sibolga menyampaikan sejumlah isu strategis, antara lain tindak lanjut penetapan Tugu Titik Nol Peradaban Islam di Barus yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2017, serta dukungan terhadap pengembangan Barus sebagai destinasi wisata religi untuk melengkapi destinasi alam super prioritas Danau Toba.

Yayasan juga menyoroti keberadaan beberapa kompleks makam di Barus yang saat ini memiliki SK Gubernur dan Bupati sebagai situs cagar budaya tingkat provinsi dan kabupaten. Yayasan berharap agar situs-situs tersebut dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya tingkat nasional.

Selain itu, YAPEMAS menyampaikan kelanjutan rencana pembangunan Museum Barus Raya yang saat ini menyimpan sekitar 60.000 artefak. Keadaan bangunan museum membutuhkan dukungan Kementerian Kebudayaan untuk penyelesaian lanjutan dan pengelolaan.

Nabire Diguncang Gempa M6,6, BNPB: Kondisi Terkendali dan Warga Tetap Waspada

Nabire Diguncang Gempa M6,6, BNPB: Kondisi Terkendali dan Warga Tetap Waspada

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto/Foto: Istimewa

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memastikan situasi di Kota Nabire, Papua Tengah, tetap kondusif dan terkendali pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 6,6 yang terjadi pada Jumat (19/9/2025) pukul 01.19 WIB atau 03.19 WIT.

Aktivitas masyarakat berangsur normal seiring dengan penanganan darurat yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nabire bersama instansi terkait.

“Situasi secara umum aman dan terkendali,” ungkap Suharyanto dalam keterangannya.

Meski demikian, BNPB tetap mengirimkan Tim Reaksi Cepat (TRC) ke Nabire hari ini untuk mendampingi pemerintah daerah dalam proses monitoring, kaji cepat, dan langkah penanganan darurat lainnya.

“BNPB tetap mengirimkan tim reaksi cepat siang ini untuk mendampingi BPBD Kabupaten Nabire,” tambahnya.

Tim TRC akan melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan hasil kaji cepat di lapangan. Jika penanganan darurat dapat ditangani oleh Pemkab Nabire dan Pemprov Papua Tengah, maka BNPB tidak akan banyak melakukan intervensi. Namun, jika dampak gempa dinilai semakin meluas, maka penanganan akan ditingkatkan.

Khalid Basalamah Ngaku Kembalikan Uang, KPK: Seharusnya Tak Disampaikan ke Publik

Khalid Basalamah Ngaku Kembalikan Uang, KPK: Seharusnya Tak Disampaikan ke Publik

Ustadz Khalid Basalamah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemilik Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah, mengungkapkan materi penyidikan yang seharusnya belum bisa diumbar ke publik.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, merespons pernyataan Khalid Basalamah terkait pengembalian uang ke KPK.

“Artinya, sebetulnya itu adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (17/9/2025).

Penyidik, menurut Budi, masih menutup rapat informasi tersebut. Sebab, materi terkait penyidikan ini akan diungkap saat pengumuman tersangka.

“Sehingga memang kami juga belum bisa menyampaikan terkait dengan detail jumlahnya, kemudian teknis pengembaliannya seperti apa, kemudian dari mana saja,” ujarnya.

Diketahui, Khalid mengungkapkan adanya pengembalian uang ke KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji dalam tayangan podcast di salah satu akun Youtube. Pengembalian uang itu kemudian dikonfirmasi KPK. Namun, lembaga antirasuah mengaku masih menghitung jumlah uang yang dimaksud lantaran pengembalian dilakukan secara bertahap.

Roy Suryo Ungkap Ijazah S2 Gibran Hanya Disetarakan Setingkat SMA

Roy Suryo Ungkap Ijazah S2 Gibran Hanya Disetarakan Setingkat SMA

Pakar Telematika Roy Suryo

Pakar telematika Roy Suryo mengungkap penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan Roy dalam program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (16/9/2025).

Roy memaparkan publikasi resmi mengenai riwayat pendidikan peserta Pilpres 2024. Dalam data tersebut, Gibran tercatat sebagai lulusan S1 Management Development Institute of Singapore (2004–2007), dan S2 University of Technology Sydney (UTS), Australia.

“Waktu itu ditulis seolah-olah calon wapres ini (Gibran) S1-nya di MDIS Singapura, lalu S2 di UTS Australia. Hebat sekali, magister UTS,” kata Roy.

Namun, Roy kemudian menampilkan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam dokumen itu, kata Roy, ijazah Gibran di UTS hanya disetarakan setingkat pendidikan Grade 12 atau SMK di Indonesia.

KPK: Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Penjualan Kuota Ibadah Haji!

KPK: Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Penjualan Kuota Ibadah Haji!

KPK: Khalid Basalamah Kembalikan Uang Terkait Penjualan Kuota Ibadah Haji!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, adanya pengembalian uang dari Ustadz Khalid Basalamah. Pengembalian uang tersebut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji.

“Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustaz KB melalui biro perjalanannya,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Gedung Merah Putih KPK, Senin (15/9/2025).

Kendati demikian, Budi belum menjelaskan secara detail perihal jumlah uang yang dikembalikan tersebut. Termasuk kapan pengembalian uang itu.  “Untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, KPK sudah memeriksa Khalid Basalamah sebagai terakit kasus tersebut pada 9 September 2025. Menurut Budi, pemeriksaan itu dalam kapasitasnya sebagai pemilik Uhud Tour.

“Jadi pemeriksaan kepada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro perjalanan haji ya yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jemaah,” ucapnya.

Pemuda Muhammadiyah Minta Polisi Ungkap Aktor Intelektual Demo Rusuh Akhir Agustus

Pemuda Muhammadiyah Minta Polisi Ungkap Aktor Intelektual Demo Rusuh Akhir Agustus

Salah satu demo yang berakhir ricuh pada akhir Agustus 2025

 Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan terhadap aktor intelektual di balik demo rusuh yang terjadi pada 28-30 Agustus 2025. Penuntasan kasus ini penting demi mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang.

“Kami mendesak Polri untuk segera mengungkap dan menindak tegas dalang kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Namun di sisi lain, kami juga mengingatkan agar Polri memberikan kebebasan kepada para demonstran yang agenda perjuangannya murni untuk memperbaiki kinerja pemerintahan,” tegas Dzulfikar dalam keterangannya, Minggu (14/9/2025).

Dzulfikar menegaskan, seluruh elemen masyarakat wajib menjaga persatuan bangsa dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah. Eskalasi kerusuhan di berbagai kota diduga kuat akibat infiltrasi agenda politik tertentu yang berupaya memanfaatkan situasi.

“Pemuda Muhammadiyah mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mencintai Indonesia dengan tidak lelah. Mari kita dukung setiap kebijakan negara yang bertujuan menjaga persatuan dan keutuhan bangsa,” ujarnya.

Dia juga memberikan apresiasi atas langkah taktis kepolisian yang berhasil meredam potensi konflik horizontal dan mencegah meluasnya tindakan anarkistis, meski aksi-aksi tersebut sempat menimbulkan korban jiwa. Dalam kondisi yang sulit, Polri tetap mampu menjaga situasi agar tidak semakin memburuk.