Arsip foto – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kedua kanan) berjalan melintasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kiri), calon Gubernur Jawa Timur Tri Rismaharini (kanan) dan Ketua DPP Bidang Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati (kiri) saat rapat konsolidasi PDIP di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Moch Asim/Spt/aa.
Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (24/12). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.
1. Menteri PANRB dan Menkomdigi pastikan layanan publik tetap jalan saat Nataru
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan salah satu pembahasannya adalah proses pelayanan publik tetap berjalan selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
“Kementerian PANRB telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Melalui surat tersebut, kita mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah tetap melaksanakan pelayanan publik, meski libur Nataru,” kata Rini.
2. Menkopolkam sampaikan selamat Natal dari Prabowo di Gereja Katedral
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pesan selamat Hari Raya Natal dari Presiden Prabowo Subianto ketika mengunjungi jemaat yang sedang beribadah Misa Natal di Gereja Katedral, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Presiden berharap agar niat suci Hari Raya Natal 2024 bisa membuat Indonesia semakin memperoleh kedamaian dan kebersamaan, gotong royong dalam membantu sesama umat yang kurang beruntung.
3. Ketua PDIP sebut PPN 12 persen dukung program Presiden Prabowo
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di tahun 2025, diasumsikan untuk mendukung berbagai program strategis Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengatakan program strategis Presiden Prabowo sejalan dengan agenda PDI Perjuangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta mendorong program kesehatan yang inklusif.
4. PDIP: Penetapan tersangka Hasto kental politisasi dan kriminalisasi
Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) menilai, penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku kental akan aroma politisasi hukum dan kriminalisasi.
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP mengatakan, pemanggilan Hasto Kristiyanto oleh KPK dimulai sejak yang bersangkutan kritis terhadap kondisi demokrasi di Indonesia.
5. PDIP taati proses hukum dan kooperatif soal Hasto Kristiyanto
Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menyatakan akan menaati proses hukum dan bersifat kooperatif menyusul penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku.
“PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu menaati proses hukum dan bersifat kooperatif,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy.