Kader malaria, Alista Gainau (kanan), melakukan pemeriksaan darah menggunakan “rapid diagnostic test” (RDT) kepada anak di Perumnas Tiga Waena, Kota Jayapura, Selasa (29/10). ANTARA/Ardiles Leloltery
jarum jam menunjukkan pukul 09.00 WIT ketika Alista Gainau mulai menyiapkan peralatan rapid diagnostic test (RDT) malaria. Pagi itu ia memang harus menyiapkan alat RDT karena sudah ada warga yang menelepon untuk datang ke rumah untuk memeriksakan anaknya yang sakit.
Sebagai kader malaria–sebutan aktivis sosial yang ikut bertugas menurunkan kasus malaria–, Alista harus senantiasa siap melayani ketika ada warga yang sakit dan minta diperiksa.
Itulah keseharian perempuan 51 tahun itu sebagai kader malaria di Puskesmas Waena khususnya pada Kelurahan Yabansai, RW 08 Perumnas 3, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua.
Namun dalam melayani masyarakat, Alista tidak hanya menunggu telepon dari warga, tetapi melakukan pelayanan dari pintu ke pintu sambil membawa timbangan, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat RDT.
RDT diberikan kepada para kader malaria di Kota Jayapura, masing-masing mendapatkan 100 dus. Alat ini digunakan untuk mengecek darah pasien guna memastikan terinfeksi malaria atau tidak.
Pelayanan dari pintu ke pintu dilakukan Alista sebanyak 75–100 kali selama sebulan dengan waktu pemeriksaan 10–15 menit.
Pola pelayanan seperti ini untuk mencari dan menemukan pasien yang terkena penyakit malaria di Kelurahan Yabansai. Jika ada warga yang terinfeksi malaria, mereka langsung dimintai identitas diri kemudian melakukan penimbangan berat badan.
Data tersebut kemudian dilaporkan ke puskesmas melalui grup WhatsApp dan akan ditanggapi oleh pembimbing terkait, yang akan menerbitkan resep obat bila memang diperlukan untuk pengobatan.
Pasien yang terkena penyakit malaria ini tidak diobati di puskesmas, tetapi menjadi tanggung jawab para kader mendampingi pasien sampai sembuh.
Kota Jayapura merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk melaksanakan percepatan penurunan penyakit malaria.
Status ini ditentukan karena Kota Jayapura menjadi penyumbang angka kasus malaria yang cukup tinggi di Provinsi Papua. Dari total 164.278 kasus malaria di negeri berjuluk “Port Numbay” itu, Jayapura menyumbang sebanyak 35.554 kasus malaria pada tahun 2023.
Angka tersebut menjadikan Papua sebagai salah satu daerah yang menyumbang hingga 90 persen dari total kasus malaria di Indonesia pada 2023 yang terlaporkan sebanyak 418.546 kasus dengan Annual Parasite Incidence (API) sebesar 1,5 kasus per 1.000 penduduk.
Curah hujan yang tinggi kemudian tingginya pula tingkat reproduksi parasit malaria dan vektor nyamuk anopheles merupakan salah satu faktor yang menyebabkan jumlah kasus malaria di Bumi Cenderawasih ini masih terbilang tinggi.
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan setempat terus berupaya melakukan pencegahan guna menekan angka kasus malaria, salah satunya dengan intensifikasi dan perluasan kegiatan melalui strategi “Token”, akronim temukan, obati, dan kendalikan vektor malaria.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kota Jayapura Yusnita Pabeno menilai upaya percepatan penurunan angka kasus malaria dengan strategi “Token” dilakukan secara bertahap. Strategi ini bakal memberikan dampak signifikan untuk penurunan kasus malaria.
Dilihat berdasarkan kelurahan/kampung pada periode yang sama, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, menjadi penyumbang terbanyak kasus malaria, yakni sebanyak 3.490, sementara Kampung Tahima Soroma (Kayo Pulo) menjadi daerah yang paling sedikit, yakni 10 kasus positif malaria.
Pelaksanaan program “Token” diyakini bakal berjalan baik berkat kerja sama dan koordinasi yang kuat antarlintas sektor.
Kegiatan itu juga untuk mengoptimalisasi dukungan sumber daya di tingkat kampung dan kelurahan dalam penanggulangan malaria di Kota Jayapura. Selain itu juga bertujuan mengubah persepsi masyarakat tentang penyakit malaria dengan metode promosi kesehatan yang efektif dan masif.