Bagian bangunan Mapolda Gorontalo yang terbakar, Kamis (31/10/2024). ANTARA/Zulkifli Polimengo.
Gedung utama Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Gorontalo di Jalan Ahmad A. Wahab, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, terbakar pada Kamis dini hari.
Kapolda Gorontalo Irjen Pol Pudji Prasetijanto mengatakan bahwa penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan.
“Kami masih mendalami penyebab dari kebakaran ini karena belum bisa memastikan apa yang menjadi pemicunya. Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Desmont Harjendro menyebutkan bahwa api mulai terlihat pada pukul 00.45 WITA.
“Kebakaran terjadi di bagian sebelah kanan ruangan Biro Ops. Syukur, ruangan di lantai satu dan dua serta berkas-berkas penting lainnya berhasil kita amankan,” ucapnya.
Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran.
Salah seorang warga Telaga Biru, Antas Banua, mengatakan saat dirinya melintas di depan Mapolda ia melihat kobaran api berasal dari lantai tiga bagian depan gedung utama.
“Saya melihat ada kobaran api dan terjadi kepanikan di halaman depan Mapolda. Saya dan warga lainnya menyaksikan dari depan pintu pagar,” katanya.
Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Lembong berjalan dengan mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung di Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa Tom Lembong sudah diperiksa sebanyak tiga kali sebagai saksi sebelum akhirnya menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015–2023 di Kementerian Perdagangan.
“Terkait dengan pemeriksaan, yang bersangkutan sejak kurun waktu 2023 sudah tiga kali diperiksa sebagai saksi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan bahwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebelum ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (29/10) malam, juga diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi.
Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung kemudian melakukan gelar perkara. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut, penyidik pun menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka.
“Lalu penyidik menggunakan kewenangannya dalam rangka melakukan penahanan terhadap tersangka,” ucapnya.
Mengenai kemungkinan ada saksi lain yang diperiksa, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat itu menegaskan bahwa keputusan itu berdasarkan kebutuhan penyidik.
“Penyidik akan terus melihat apakah memang masih diperlukan penambahan saksi atau penambahan keterangan. Kalau memang masih harus dibutuhkan pendalaman terkait dengan keterangan-keterangan dari pihak terkait, itu akan dilakukan,” ujarnya.
Soal kemungkinan adanya tersangka baru atau tidak, Harli kembali menegaskan bahwa hal itu kembali kepada penyidik dan penentuan tersangka baru nantinya akan didasarkan pada alat bukti.
Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan importasi gula periode 2015–2023 di Kementerian Perdagangan.
Kader malaria, Alista Gainau (kanan), melakukan pemeriksaan darah menggunakan “rapid diagnostic test” (RDT) kepada anak di Perumnas Tiga Waena, Kota Jayapura, Selasa (29/10). ANTARA/Ardiles Leloltery
jarum jam menunjukkan pukul 09.00 WIT ketika Alista Gainau mulai menyiapkan peralatan rapid diagnostic test (RDT) malaria. Pagi itu ia memang harus menyiapkan alat RDT karena sudah ada warga yang menelepon untuk datang ke rumah untuk memeriksakan anaknya yang sakit.
Sebagai kader malaria–sebutan aktivis sosial yang ikut bertugas menurunkan kasus malaria–, Alista harus senantiasa siap melayani ketika ada warga yang sakit dan minta diperiksa.
Itulah keseharian perempuan 51 tahun itu sebagai kader malaria di Puskesmas Waena khususnya pada Kelurahan Yabansai, RW 08 Perumnas 3, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua.
Namun dalam melayani masyarakat, Alista tidak hanya menunggu telepon dari warga, tetapi melakukan pelayanan dari pintu ke pintu sambil membawa timbangan, hand sanitizer, sarung tangan, dan alat RDT.
RDT diberikan kepada para kader malaria di Kota Jayapura, masing-masing mendapatkan 100 dus. Alat ini digunakan untuk mengecek darah pasien guna memastikan terinfeksi malaria atau tidak.
Pelayanan dari pintu ke pintu dilakukan Alista sebanyak 75–100 kali selama sebulan dengan waktu pemeriksaan 10–15 menit.
Pola pelayanan seperti ini untuk mencari dan menemukan pasien yang terkena penyakit malaria di Kelurahan Yabansai. Jika ada warga yang terinfeksi malaria, mereka langsung dimintai identitas diri kemudian melakukan penimbangan berat badan.
Data tersebut kemudian dilaporkan ke puskesmas melalui grup WhatsApp dan akan ditanggapi oleh pembimbing terkait, yang akan menerbitkan resep obat bila memang diperlukan untuk pengobatan.
Pasien yang terkena penyakit malaria ini tidak diobati di puskesmas, tetapi menjadi tanggung jawab para kader mendampingi pasien sampai sembuh.
Kota Jayapura merupakan salah satu dari 14 kabupaten/kota di Indonesia yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk melaksanakan percepatan penurunan penyakit malaria.
Status ini ditentukan karena Kota Jayapura menjadi penyumbang angka kasus malaria yang cukup tinggi di Provinsi Papua. Dari total 164.278 kasus malaria di negeri berjuluk “Port Numbay” itu, Jayapura menyumbang sebanyak 35.554 kasus malaria pada tahun 2023.
Angka tersebut menjadikan Papua sebagai salah satu daerah yang menyumbang hingga 90 persen dari total kasus malaria di Indonesia pada 2023 yang terlaporkan sebanyak 418.546 kasus dengan Annual Parasite Incidence (API) sebesar 1,5 kasus per 1.000 penduduk.
Curah hujan yang tinggi kemudian tingginya pula tingkat reproduksi parasit malaria dan vektor nyamuk anopheles merupakan salah satu faktor yang menyebabkan jumlah kasus malaria di Bumi Cenderawasih ini masih terbilang tinggi.
Meskipun demikian, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kesehatan setempat terus berupaya melakukan pencegahan guna menekan angka kasus malaria, salah satunya dengan intensifikasi dan perluasan kegiatan melalui strategi “Token”, akronim temukan, obati, dan kendalikan vektor malaria.
Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) Dinas Kesehatan Kota Jayapura Yusnita Pabeno menilai upaya percepatan penurunan angka kasus malaria dengan strategi “Token” dilakukan secara bertahap. Strategi ini bakal memberikan dampak signifikan untuk penurunan kasus malaria.
Dilihat berdasarkan kelurahan/kampung pada periode yang sama, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, menjadi penyumbang terbanyak kasus malaria, yakni sebanyak 3.490, sementara Kampung Tahima Soroma (Kayo Pulo) menjadi daerah yang paling sedikit, yakni 10 kasus positif malaria.
Pelaksanaan program “Token” diyakini bakal berjalan baik berkat kerja sama dan koordinasi yang kuat antarlintas sektor.
Kegiatan itu juga untuk mengoptimalisasi dukungan sumber daya di tingkat kampung dan kelurahan dalam penanggulangan malaria di Kota Jayapura. Selain itu juga bertujuan mengubah persepsi masyarakat tentang penyakit malaria dengan metode promosi kesehatan yang efektif dan masif.
Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan tambahan untuk korban konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin (28/10/2024), dengan total bantuan senilai Rp446,6 juta. ANTARA/HO-Biro Humas Kemensos
Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan tambahan untuk korban konflik sosial di Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan total bantuan senilai Rp446,6 juta.
Dalam rilis yang disiarkan oleh Kemensos di Jakarta pada Senin, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non-Alam (PSKBS-NA) Kemensos Adrianus Alla mengatakan bantuan telah didistribusikan sejak konflik pertama kali terjadi pada Senin (21/10). Bantuan awal disalurkan melalui lumbung sosial di Flores Timur untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar.
“Kami memastikan pemenuhan kebutuhan dasar, permakanan mereka. Yang kami lakukan ialah menyalurkan bantuan kebutuhan dasar melalui lumbung sosial yang ada di Flores Timur seperti makanan siap saji, makanan pokok dan lainnya,” kata Adrianus.
Ia menambahkan Kemensos mendistribusikan bantuan logistik tanggap darurat dari lumbung sosial di Flores Timur berupa 230 paket makanan siap saji, 208 paket makanan anak, 65 lembar kasur, 50 lembar tenda gulung, dan 80 lembar selimut.
Selanjutnya, Kemensos telah mendistribusikan bantuan logistik tambahan dari gudang Bekasi dan Sentra Efata Kupang yg merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos.
Logistik tersebut, berupa pakaian dalam (pria dan wanita) 225 stel, pakaian anak 50 set, daster 112 daster, shower kit 225 paket, sandang dewasa (pria dan wanita) 225 stel, seragam SMP 100 stel, seragam SD 100 stel, kasur 102 lembar, tenda gulung 104 lembar, selimut 104 lembar, makanan anak 160 paket, makanan siap saji 1.040 paket, sandang dewasa 52 paket, dan sandang anak 52 paket.
Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto dalam Kadin Jatim Bisnis Forum di Surabaya, Minggu (27/10/2024). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah
Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto menyatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sangat mengancam keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) provinsi ini.
“PP Nomor 28/2024 salah satunya terkait kemasan, ini sangat memberatkan teman-teman tembakau. Kami mengkhawatirkan ini bisa menimbulkan IHT menurun,” katanya dalam Kadin Jatim Bisnis Forum di Surabaya, Minggu.
Di antara pasal yang mendapat perhatian adalah pasal 435 mengenai standardisasi kemasan yang kemudian diperjelas kembali dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan pasal 4 ayat 2a, 5 hingga 7.
Aturan itu mengarahkan pada implementasi kemasan polos yang artinya dalam waktu dekat seluruh produk IHT baik rokok konvensional maupun elektrik tidak diperbolehkan memiliki desain ataupun merek di kemasan.
Melalui kebijakan itu, pemerintah meminta agar rancangan desain box rokok nantinya polos dengan gambar peringatan bahaya rokok akan ditambah 50 persen dengan warna box harus sama sedangkan logo perusahaan IHT kecil dengan font tulisannya disamakan semua.
Menurut Adik, kebijakan standardisasi kemasan dengan keharusan kemasan yang polos dan memiliki font seragam terhadap seluruh industri tembakau justru berpotensi memunculkan rokok-rokok ilegal.
Ia menuturkan, Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan tersebut ingin mencontoh Australia padahal kedua negara ini memiliki kondisi yang sangat berbeda.
Ia menjelaskan, Australia tidak memiliki industri hasil tembakau bahkan tidak mempunyai tembakau sehingga seluruh bahan baku didapat melalui impor.
“Kalau kita kan beda. Kami berharap pemerintah lebih hati-hati dalam menentukan standardisasi kemasan,” kata Adik.
Arsip – Pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu Ridwan Kamil (kiri) dan Suswono (kanan) mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/aa.
Sebuah unggahan di Facebook menarasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut satu Ridwan Kamil-Suswono memproklamirkan satu agama untuk Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yaitu agama islam.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Ridwan Kamil dan Suswono memproklamirkan satu agama Islam saja utk DKJ. Cagub dan Cawagub ini jelas2 bukan orang Indonesia, karena tidak terapkan Pancasila. Seharusnya mereka kampanye di Arab atau daerah Yaman, Hamas, Hisbullah, Houti.”
Namun, benarkah Ridwan Kamil-Suswono proklamirkan Jakarta jadi satu agama yaitu Islam?
Berdasarkan penelusuran, terdapat tautan artikel Tempo yang berjudul “Janji Kampanye untuk Satu Agama Saja di Pilkada Jakarta Jadi Sorotan”. Dalam artikel tersebut, The Indonesian Institute (TII) mengomentari janji kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta, yang terkesan ekslusif untuk satu golongan agama saja.
Peneliti Bidang Politik di TII, Felia Primaresti mengkritik Program Magrib Mengaji yang dikampanyekan pasangan tersebut dianggap Felia tidak menjangkau banyak golongan masyarakat di Jakarta, sebab hanya eksklusif untuk masyarakat beragama Islam saja.
Ridwan Kamil dalam Instagram resminya membantah akan menjadikan Jakarta sebagai wilayah satu agama. Dalam unggahan videonya, ia menjelaskan program Magrib Mengaji merupakan program dari Gubernur sebelumnya yakni Anies Baswedan. Ridwan Kamil mendapatkan aspirasi dari warga untuk menjalankan kembali program tersebut dan ia akan melakukan perbaikan juga membuat program setara untuk agama lain.
Ridwan Kamil juga menyebutkan ia akan melanjutkan program Gubernur Jakarta sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama yaitu mengumrahkan dan menghajikan marbot masjid. Ia juga bertekad untuk melanjutkan dan memperbaiki program tersebut menjadi lebih baik juga membuat program serupa untuk agama lain. https://kadobetslot.online/
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin. ANTARA/HO-LPSK
Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahyudin menilai berubahnya mitra LPSK, dari yang semula Komisi III menjadi Komisi XIII DPR, tidak berpengaruh pada tugas, fungsi, dan peran LPSK dalam sistem peradilan pidana.
“Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Penambahan komisi ini sebagai ikhtiar kebangsaan yang dilakukan DPR untuk mengakomodasi Kabinet Merah Putih yang makin banyak karena banyak kementerian yang dipecah,” ujar Mahyudin dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Meskipun LPSK tidak lagi bermitra dengan Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, kata Mahyudin, posisi LPSK tetap strategis dalam peradilan pidana ketika bermitra dengan Komisi XIII yang membidangi reformasi regulasi dan hak asasi manusia.
“Koordinasi dengan aparat penegak hukum akan tetap berjalan untuk memaksimalkan kerja-kerja perlindungan saksi dan korban,” ujar Mahyudin.
Baik penegakan hukum, reformasi regulasi, maupun HAM, dia berharap semua berjalan makin baik dan tidak membuat posisi LPSK menjadi kurang strategis.
“Pengawasan DPR juga tidak akan berubah. Mereka (DPR) paham tugas dan fungsi LPSK yang memang untuk penegakan HAM, perlindungan, serta pemulihan saksi dan korban korban tindak pidana,” ucap Mahyudin.
DPR RI menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode 2024—2029. Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024—2029, Selasa (22/10).
“Apakah ruang lingkup tugas dan mitra kerja Komisi I sampai dengan Komisi XIII dan Badan Anggaran DPR RI tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin rapat paripurna.
Seluruh anggota DPR RI yang hadir kemudian menyatakan setuju terhadap penetapan tersebut.
Puan mengatakan bahwa penetapan ruang lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi merupakan hasil keputusan dari rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI pada hari Senin (21/10). https://kas138vip.org
Dokumentasi – Candi Borobudur yang merupakan salah satu dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). ANTARA/HO-InJourney.
Peneliti dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Ibnu Maryanto mengungkapkan, ornamen flora dan fauna dalam relief Karmawibhangga pada Candi Borobudur menyimpan makna yang signifikan yang saling berkaitan satu sama lain dengan kehidupan manusia.
Ibnu dalam webinar di Jakarta Kamis mengatakan, analisis terhadap panel-panel Karmawibhangga sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti asal Belanda Nicolaas Johannes Krom pada 1920. Namun, Krom masih menggunakan sudut pandang antroposentris, atau manusia sebagai pusat alam semesta sehingga tidak melibatkan pembacaan terhadap ornamen flora dan fauna.
“Padahal, flora dan fauna itu ditulis atau diungkapkan -digambarkan- penuh makna. Sedangkan Krom tidak pernah satu pun menjabarkan terkait dengan flora-fauna. Ada beberapa dia menjabarkan flora-fauna, tetapi dalam kondisi identifikasi yang salah. Sehingga makna yang dia ungkapkan menjadi bias,” kata Ibnu.
Penerjemahan Krom terhadap panel-panel Karmawibhangga yang antroposentris dapat dimaklumi mengingat peneliti itu bukan keturunan Jawa, sehingga kecil kemungkinan mengetahui seluk-beluk budaya Jawa.
Oleh sebab itu, ujar Ibnu, penyingkapan makna panel-panel Karmawibhangga harus diselesaikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Dirinya bersama beberapa peneliti lintas-disiplin pun mencoba untuk melakukan dekonstruksi dan redekonstruksi cerita dengan menggunakan pendekatan queer.
Secara sederhana, queer merupakan teori yang menentang logika oposisi biner yang membagi dunia menjadi dua klasifikasi, seperti baik-buruk, kuat-lemah, laki-laki perempuan, dan seterusnya. Dengan pendekatan ini, peneliti melihat adanya prinsip kesetaraan dan kesalingterhubungan dari seluruh ornamen yang tergambar pada panel.
Relief Karmawibhangga yang berada di kaki Candi Borobudur terdiri atas 160 panel dengan cerita yang berbeda-beda. Karmawibhangga dipercaya sebagai kumpulan ajaran sang Buddha tentang hukum karma atau hukum sebab akibat.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan rencana operasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (23/10/2024). ANTARA/HO-Humas Kemenhub
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai mengantisipasi lonjakan arus angkutan jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, dengan koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan pihaknya telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga untuk mempersiapkan rencana operasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 di Surabaya.
“Rapat yang kami laksanakan hari ini untuk persiapan serta dalam rangka mewujudkan libur angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 yang aman dan berkeselamatan,” kata Risyapudin dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Risyapudin menyampaikan pentingnya koordinasi, sinergi, kolaborasi serta kekompakan antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan liburan yang selamat dan memuaskan masyarakat.
Ia menyebutkan, terdapat beberapa hal yang perlu diantisipasi seperti ruas – ruas jalan mana dari Jakarta hingga Pelabuhan Ketapang – Gilimanuk yang menimbulkan kepadatan atau kemacetan.
“Apakah penyebabnya karena kepadatan di rest area, titik-titik tertentu ada bottleneck atau crossing, bisa juga kepadatan di pintu gerbang atau keluar tol,” ujar Risyapudin.
Ia menambahkan rapat koordinasi itu diperlukan sebagai pertimbangan kebijakan – kebijakan pada saat libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga diperoleh pembaharuan (update) informasi dari masing-masing pemangku kepentingan terkait kesiapannya menyambut momen libur tersebut.
Lebih lanjut, Risyapudin mengatakan bahwa hal itu juga untuk mendukung visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait penyelenggaraan operasi angkutan Natal dan tahun baru,
“Ini merupakan kegiatan kemanusiaan yang termasuk dalam program 100 hari sektor transportasi darat (Quick Win) maka diperlukan persiapan yang matang,” tuturnya.
Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya meminimalisir terjadinya kecelakaan dan angka yang besar dari korban kecelakaan.
“Hal ini sesuai dengan amanah Undang – Undang tentu kita harus memaknainya dengan dalam,” imbuhnya. https://one38-klub.com/
Arsip foto – Musikus Yovie Widianto menyapa wartawan setibanya di kediaman Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/YU
Presiden RI Prabowo Subianto melantik musisi Yovie Widianto sebagai Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75/M tahun 2024 tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden.
Pelantikan Yovie dilakukan bersama-sama dengan pelantikan Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden di Istana Negara, Jakarta, Selasa.
Adapun Penasihat Khusus Presiden berjumlah tujuh orang yakni:
Jenderal TNI (Purn) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan.
Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.
Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.
Muhadjir Effendy sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji.
Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putrantosebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.
Sementara Utusan Khusus Presiden berjumlah tujuh orang yaitu: 1. Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan. 2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan. 3. Miftah Maulana Habiburrahman sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang 4. Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. 4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 5. Ahmad Ridha Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital. 6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Ph.D. Bidang Perdagangan. 7 .Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.
Sebelumnya Presiden Ke-7 Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Penetapan perpres itu ditandatangani Jokowi 18 Oktober 2024 saat ia masih menjabat Presiden.
Sebagaimana salinan perpres yang diunduh di laman jdih.setneg.go.id, Selasa, perpres itu mengatur tentang keberadaan Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden serta Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.
Baik Penasihat Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden dibentuk untuk memperlancar tugas Presiden.
Keduanya melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
