Menkominfo harap kecepatan internet tembus 100 Mbps dalam lima tahun

Menkominfo harap kecepatan internet tembus 100 Mbps dalam lima tahun

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi berharap kecepatan internet di Indonesia bisa menembus target 100 Mbps dalam lima tahun ke depan.

“Kami berharap di lima tahun ke depan kita bisa mengejar (target) 100 Mbps kecepatan internet,” ucap dia dalam rilis pers, Selasa.

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mengikis kesenjangan digital di tanah air menunjukkan peningkatan signifikan.

Budi Arie menyatakan kecepatan internet di Indonesia meningkat sejak tahun 2014 pada kisaran 2,5 Mbps kini naik menjadi 25 Mbps di tahun 2024.

Dia mengakui masih ada tantangan berkaitan dengan cakupan konektivitas internet yang masih belum merata antara pusat perkotaan dan pedesaan.

Menurut dia kendala itu terjadi karena ada proyek pembangunan base transceiver station (BTS) yang mangkrak.

“Saya menerima perintah langsung dari Presiden Jokowi untuk mengurai permasalahan hukum dan teknis atas pembangunan BTS 4G. Karena itu dua hal yang harus kita selesaikan. Masalah hukumnya tetap berjalan, sementara masalah teknis pekerjaan harus kita selesaikan,” ucap Budi Arie.

“Jadi pembangunan proyek BTS 4G terus dilanjutkan, karena itu kan hak masyarakat untuk memperoleh akses konektivitas atau sinyal,” sambung dia.

Saat menjabat sebagai Menkominfo per 17 Juli 2023, Budi Arie melakukan berbagai langkah percepatan penyelesaian proyek BTS 4G dengan membentuk Satuan Tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang bersifat lintas sektoral.

Satuan tugas tersebut melibatkan Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kementerian Kominfo, kata dia, juga melakukan koordinasi intensif dengan Forkopimda khususnya TNI-Polri di wilayah kahar Papua di mana pembangunan BTS 4G belum rampung.

“Saat ini untuk di luar Papua sudah selesai semua, di Papua tinggal beberapa lagi yang tingkat kemajuan penyelesaiannya sudah mencapai 91 persen,” ungkapnya.

Khusus pembangunan BTS 4G wilayah Papua, Menkominfo menjelaskan bahwa sebagai daerah kahar, secara geografis kondisi di Papua berbeda dibandingkan daerah lain, sehingga membutuhkan kerja ekstra. Terlebih, masih adanya masalah keamanan di wilayah-wilayah tertentu.

Seperti misalnya penembakan terhadap delapan orang di Kabupaten Puncak saat kegiatan pemeliharaan proyek menara Palapa Ring pada 2022.

Akibat peristiwa tersebut, kepolisian setempat mengeluarkan imbauan untuk menunda pekerjaan. Setahun setelahnya, terjadi teror pembacokan dan penyanderaan pekerja pembangunan BTS BAKTI Kominfo.

Selain itu, terjadi aksi vandalisme terhadap infrastruktur yang dibangun. Kementerian Kominfo pun mengeluarkan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar menjaga infrastruktur telekomunikasi yang telah disediakan pemerintah untuk kebutuhan masyarakat.

“Jadi setelah dibangun, dirusak lagi. Kita mengimbau bahwa ini kan hak-nya masyarakat untuk memperoleh akses konektivitas atau sinyal, sehingga sebagai fasilitas umum digunakan bersama oleh seluruh masyarakat sudah sebaiknya dipelihara bersama,” pungkasnya.

Hingga Juni 2024, BAKTI Kementerian Kominfo telah membangun 6.663 BTS 4G yang telah beroperasi dan 18.697 titik akses internet untuk pelayanan publik.

Adapun akses internet terdiri atas 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, 2.606 layanan kesehatan, 743 pusat kegiatan masyarakat, 674 tempat ibadah, 322 layanan pertahanan dan keamanan, 139 lokasi wisata, 120 pelayanan utama, dan 75 transportasi publik.

https://yertakanhold.org

X diizinkan kembali beroperasi di Brazil

X diizinkan kembali beroperasi di Brazil

Mahkamah Agung Brazil pada Selasa (8/10) menyatakan bahwa platform media sosial milik Elon Musk, X, diizinkan untuk kembali beroperasi di negara tersebut, mengakhiri perseteruan panjang antara platform itu dengan pejabat Brazil.

Terkait alasan mengapa X sebelumnya dilarang, Musk setuju untuk menurunkan beberapa akun pengguna dan menunjuk perwakilan hukum di Brazil, menurut laporan awal dari Bloomberg.

Selama lima minggu terakhir, pengadilan Brazil memerintahkan penyedia layanan internet untuk memblokir pengguna di dalam negeri agar tidak dapat mengakses X, setelah platform tersebut menolak perintah pengadilan untuk menghapus akun-akun tertentu.

X juga tidak memiliki perwakilan hukum di Brazil untuk menjawab tuntutan pengadilan.

Musk menuduh Mahkamah Agung Brazil melakukan sensor terhadap suara-suara konservatif, sesuatu yang dia tolak dengan tegas di panggung global.

Namun, pada akhirnya dia menyerah pada tekanan pengadilan dan mematuhi perintah tersebut.

Pada bulan September, sempat terjadi momen singkat ketika X kembali online setelah beralih menggunakan Cloudflare sebagai penyedia layanan cloud.

CEO Cloudflare mengatakan bahwa X berhasil menghindari larangan tersebut secara “kebetulan”. Kebetulan ini berujung pada kerugian hampir 2 juta dolar AS (Rp31 miliar) bagi Musk. Demikian disiarkan TechCrunch, Selasa (8/10) waktu setempat. .

https://lukenivip.org

Kemenkominfo melibatkan swasta dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital

Kemenkominfo melibatkan swasta dalam mewujudkan Visi Indonesia Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melibatkan swasta dalam upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi nyata yang menjadi bagian dari pondasi bagi lompatan-lompatan kemajuan digital Indonesia ke depan,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Rabu.

Upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045 mencakup pengembangan talenta digital, penguatan kesiapan dan kecakapan dalam pemanfaatan teknologi terbaru, serta peningkatan utilisasi teknologi dalam tata kelola dan pemerintahan berbasis digital.

Guna mewujudkan Visi Indonesia Digital 2045, pemerintah antara lain mengupayakan pemanfaatan teknologi digital yang terarah bagi masyarakat, salah satunya melalui kerja sama antara pemangku kebijakan dan perusahaan teknologi.

Kolaborasi erat antara pemerintah dan perusahaan teknologi, menurut Budi, diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang siap mengadopsi perkembangan teknologi digital.

Dalam hal ini, Budi mengemukakan pentingnya kolaborasi transfer teknologi dan pengetahuan dengan perusahaan-perusahaan teknologi.

Ia juga menyampaikan bahwa lompatan besar dalam upaya pemanfaatan teknologi digital diperlukan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional delapan persen per tahun.

https://calling88.store

X perlu miliki perwakilan di Indonesia tegaskan keadilan berusaha

X perlu miliki perwakilan di Indonesia tegaskan keadilan berusaha

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan dorongan untuk X memiliki kantor perwakilan di Indonesia diperlukan untuk memberikan keadilan bagi platform-platform digital lainnya yang telah memenuhi kriteria tersebut untuk berusaha di dalam negeri.

Budi mengatakan pihaknya terus berupaya mengedepankan komunikasi agar X bisa memenuhi permintaan memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

“Kalau platform yang lain seperti Meta, Google, dan lain-lain udah ada perwakilan di sini masa dia enggak ada sendiri? Iya kan? Nanti kan kita dianggap pemerintah tidak memberikan rasa keadilan dalam berusaha,” kata Budi di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Budi pihaknya juga bakal memperketat aturan untuk platform digital sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia nantinya diwajibkan memiliki kantor perwakilan di dalam negeri.

Dengan demikian, setiap perusahaan platform digital akan memiliki perwakilan tetap yang bisa diajak untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lebih mudah untuk hal-hal yang menyangkut sektor digital Indonesia.

Hal itu juga menjadi bagian dari salah satu aturan turunan yang disiapkan sebagai perpanjangan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Aturan itu akan meneruskan isi dari pasal 40A dari UU nomor 1 tahun 2024 yang menjelaskan diperlukan kebijakan yang memungkinkan para Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mendapatkan equal level of playing field (kesempatan berusaha atau berinovasi yang sama).

“Tahun ini lah, mudah-mudahan kita bisa menemukan rumusan-rumusan, langkah kebijakan yang akan kita ambil,” kata Budi.

Apabila X tidak mau memenuhi persyaratan untuk memiliki perwakilan resmi di Indonesia, bukan tidak mungkin aplikasi tersebut ditutup aksesnya atau diblokir.

Sebelumnya, pada Kamis (3/10) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan platform X menjadi satu-satunya platform media sosial yang beroperasi di Indonesia tapi tidak memiliki kantor perwakilan resmi di dalam negeri.

Maka dari itu, pemerintah Indonesia meminta X untuk bisa memiliki kantor perwakilan resmi di Indonesia agar mempermudah koordinasi dan komunikasi.

“Dia harus punya perwakilan di Indonesia, seharusnya karena dia beroperasi di Indonesia. Apalagi X itu penggunanya 25 juta di Indonesia,” kata Budi di Jakarta, Kamis.

https://newsports.id

Menkominfo bahas minat Google berinvestasi untuk pusat data

Menkominfo bahas minat Google berinvestasi untuk pusat data

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membahas minat perusahaan teknologi global Google berinvestasi dalam pembangunan pusat data di Indonesia.

Budi menyampaikan bahwa pemerintah bersama Google masih membahas rencana investasi perusahaan teknologi itu di Indonesia.

“Kita berharap nanti semua data yang dipakai dan digunakan orang-orang Indonesia kalau bisa pusat datanya ya di Indonesia. Ini sedang dalam perbincangan serius lah,” katanya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta Pusat, Rabu.

“Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai pemerintah membuka kemungkinan-kemungkinan dan kemudahan bagi investasi,” kata Budi.

Menkominfo pada Kamis (3/10) menyampaikan bahwa pemerintah bersama Google masih mendiskusikan potensi investasi perusahaan teknologi itu di Indonesia.

“Kita lagi bicarakan ya, mungkin ada data center nanti, kita lihat nanti, kita tunggu,” katanya.

Google telah meresmikan Google Cloud Platform (GCP) Region Jakarta pada pertengahan 2020. 

Saat itu, GCP Region Jakarta dikenalkan sebagai pusat data non-pemerintahan yang dilengkapi dengan arsitektur keamanan berlapis.

Pusat data yang pembangunannya didukung oleh pemerintah itu diharapkan dapat membantu percepatan transformasi digital di Indonesia.

Google ​​pada 30 September 2024 mengumumkan rencananya menginvestasikan dana satu miliar dolar AS atau sekitar Rp15,2 triliun untuk pembangunan infrastruktur digital di Thailand

Dalam pernyataannya, Google menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur digital di Bangkok dan daerah industri Chonburi untuk memenuhi permintaan layanan komputasi awan yang terus meningkat di wilayah Asia Tenggara.

https://blogindo.id

Kemenkominfo bahas penggunaan teknologi untuk menangani “deepfake”

Kemenkominfo bahas penggunaan teknologi untuk menangani "deepfake"

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membahas penggunaan teknologi untuk menangani deepfake dalam pertemuan dengan perwakilan perusahaan asal Amerika Serikat.

Deepfake adalah foto, video, dan audio yang diedit atau dibuat menggunakan perangkat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

“Jadi dia kan bertemu dan bahas soal teknologi anti-deepfake, menganalisa soal deepfake,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi di Kantor Kemenkominfo di Jakarta Pusat, Rabu.

Hasil pertemuan dengan perwakilan perusahaan yang didirikan oleh Sam Altman, pemimpin OpenAI, tersebut belum disampaikan.

Budi hanya mengatakan bahwa pemerintah Indonesia terbuka untuk mengenal teknologi-teknologi baru.

Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Prabunindya Revta Revolusi menyampaikan bahwa perusahaan WorldID dari Amerika Serikat mengajukan permintaan untuk mempresentasikan teknologi baru mereka.

“Jadi, awalnya mereka ingin presentasi soal teknologi baru mereka, jadi ya sudah yang paling benar datang ke Indonesia saja, jadi sekarang mereka membuktikan mereka datang ke Indonesia sekarang,” kata Prabu.

Menurut informasi dalam situs web Worldcoin, aplikasi WorldID memungkinkan pengguna memverifikasi akun daring yang sudah ada dan menerapkan status verifikasi atau mengaktifkan World ID sebagai metode masuk.

Dengan menggunakan aplikasi terbuka ini, hanya pengguna saja yang bisa mengakses dan mengontrol perangkat.

Deepfake menimbulkan kekhawatiran karena dapat menimbulkan misinformasi serta bisa digunakan untuk melakukan tindak kejahatan seperti perundungan, penipuan, dan penyebaran berita bohong.

Sebagai contoh, video deepfake yang menunjukkan Presiden Joko Widodo berpidato menggunakan Bahasa Mandarin pada Oktober 2023 sempat menimbulkan keresahan. Pemerintah kemudian menyatakan bahwa video itu dibuat menggunakan perangkat AI.

https://wikimodia.online

Kemenkominfo tutup akses aplikasi TEMU

Kemenkominfo tutup akses aplikasi TEMU

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menutup akses aplikasi TEMU sebagai penegakan aturan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Mengacu pada aturan tersebut aplikasi TEMU tidak dapat beroperasi di Indonesia dan ditutup aksesnya karena tidak terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

“Kami men-take down TEMU sebagai respon cepat keresahan masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Apalagi, TEMU tidak terdaftar sebagai PSE,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu.

Budi menyebutkan langkah tersebut merupakan gerak cepat pemerintah demi melindungi para pelaku UMKM dalam negeri dari serbuan produk asing.

Menurut Budi, saat ini produk asing mengancam produk UMKM baik melalui penjualan daring maupun luring.

Maka dari itu, Kementerian Kominfo bergerak cepat dan melakukan penutupan akses terhadap TEMU.

Langkah itu juga menjadi tindak lanjut dari atas surat dari Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang meminta perlindungan produk UMKM terhadap model bisnis yang diterapkan marketplace luar negeri yakni TEMU.

“Produk UMKM lokal perlu mendapat perlindungan pemerintah dari marketplace asing yang menjual produk asing langsung dari pabriknya sehingga harganya sangat murah. Ini persaingan yang tidak sehat dan mengancam keberlangsungan bisnis pelaku UMKM lokal,” tegas Budi.

Berkaca dari penggunaan TEMU di negara-negara asing, selain menjadi pesaing berat dari UMKM dengan sistem kerjanya.

Diketahui aplikasi asal China tersebut kerap mengirim produk yang tidak memenuhi standar mutu sehingga seringkali produk itu tidak awet da akhirnya merugikan konsumen.

Pada 2023, Google sempat menangguhkan PINDUODUO, induk aplikasi TEMU, karena diduga disusupi malware yang bisa mengamati aktivitas pengguna aplikasi.

Saat ini aplikasi TEMU memang masih bisa ditemukan di Google Playstore dan diakses melalui situs website-nya namun layanannya tidak bisa diakses di Indonesia karena saat diubah posisi lokasi layanannya tidak tercantum negara Indonesia di dalam layanan TEMU.

https://blog-posmetromanto.online

Ahli Sebut Serangan Israel terhadap Dua Prajurit TNI UNIFIL Jadi Masalah Internasional

Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh  (kanan) memberikan apresiasi kepada prajuritnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL usai mengikuti upacara penyambutan di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 6 Februari 2024. Sebanyak 119 prajurit satgas yang dipimpin Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh tersebut disambut langsung oleh Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali usai melaksanakan tugas misi perdamaian dunia sekitar 12 bulan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Komandan KRI Frans Kaisiepo-368 Letkol Laut (P) John David Nalasakti Sondakh (kanan) memberikan apresiasi kepada prajuritnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Maritime Task Force (MTF) TNI Kontingen Garuda XXVIII-N/UNIFIL usai mengikuti upacara penyambutan di Dermaga Kolinlamil, Tanjung Priok

Ahli isu Timur Tengah dari The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES), Smith Alhadar, pada Jumat, 11 Oktober 2024, angkat bicara ihwal serangan tentara Israel atau IDF terhadap dua prajurit TNI yang bertugas dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).  Peristiwa penyerangan yang menimpa dua prajurit TNI UNIFIL itu terjadi pada Kamis, 10 Oktober 2024 di Tower Pengamatan Naquora, ketika IDF terlibat kontak tembak dengan Hizbullah.

Naquora merupakan salah satu titik pos yang dijaga oleh TNI. Di pos itu, ada personil pengamat situasi dari militer Indonesia yang bertugas di Lebanon. Dia menilai serangan terhadap dua anggota TNI itu tidak bisa dilihat hanya sebagai masalah satu negara, yaitu Indonesia. Namun, jelas Smith, kejadian itu mempertaruhkan kredibilitas dan wibawa Dewan Keamanan PBB (DK PBB). 

Wilayah operasi UNIFIL pada dasarnya sudah ditetapkan di kawasan yang memisahkan antara Lebanon dengan Israel atau blue line. Area itu tidak boleh dijadikan medan perang, apalagi menjadikan anggota UNIFIL sebagai sasaran.

“Dengan kata lain, insiden itu merupakan masalah internasional,” ujarnya. 

Di dalam UNIFIL, terdapat pula tentara Prancis dan Italia. “Tak heran, Prancis dan Italia telah mengeluarkan kecaman keras terhdp Israel,” tuturnya. 

Alhadar menuturkan pada dasarnya UNIFIL berperan sebagai pasukan perdamaian yang dibentuk berdasar Resolusi DK PBB 2701 dan sengaja ditempatkan di Lebanon selatan usai perang Israel melawan Hizbullah tahun 2006.

Jokowi Minta Semua Pasukan TNI di Lebanon Hati-Hati setelah Serangan Israel

Anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) mengamati perbatasan Lebanon-Israel, saat mereka berdiri di atap menara pengawas di kota Marwahin, di Lebanon selatan, 12 Oktober 2023. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIFIL) mengamati perbatasan Lebanon-Israel, saat mereka berdiri di atap menara pengawas di kota Marwahin, di Lebanon selatan, 12 Oktober 2023. REUTERS/Thaier Al-Sudani

Presiden Widodo menanggapi insiden dua prajurit TNI yang tergabung dalam United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL terkena serangan dari militer Israel (IDF). Jokowi menghimbau supaya semua pihak lebih hati-hati.

“Ya memang keadaannya. Dalam keadaan perang seperti itu. Jadi kalau ada yang terkena, luka ringan, ya itu. Kita semuanya hati-hati, terutama yang ada di sana. Semuanya,” kata Jokowi kepada awak media di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, usai peresmian Istana Negara, pada Jumat, 11 Oktober 2024, dikutip dari audio yang diterima Tempo.

Peristiwa dua prajurit TNI tertembak pasukan Israel terjadi ketika adanya kontak tembak antara IDF dan Hizbullah di Tower Pengamatan Naqoura, Lebanon Selatan, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Lokasi itu merupakan salah satu pos TNI yang bertugas dalam Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon. Serangan militer Israel itu membuat peluru salah sasaran, sehingga mengenai dua prajurit

Akibatnya, dua prajurit militer Indonesia yang sedang memantau di Naqoura mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan. Meski begitu, kondisi dua prajurit TNI itu dalam keadaan baik.

UNIFIL juga mengkonfirmasi bahwa luka yang mengenai dua prajurit itu tidak serius. Kini keduanya telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Badan ini menyatakan bahwa IDF tidak hanya melancarkan serangan di Naqoura.

Asisten pribadi tampung dana Rp894 juta dari Sandra Dewi-Harvey Moeis

Asisten pribadi tampung dana Rp894 juta dari Sandra Dewi-Harvey Moeis

Terdakwa Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/10/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

Asisten pribadi artis Sandra Dewi, Ratih Purnamasari mengaku menampung dana sebesar Rp894 juta di rekeningnya dari Sandra Dewi dan sang suami Harvey Moeis, yang merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi timah.

Ratih, saat bersaksi dalam sidang pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, mengungkapkan uang yang ditampung tersebut dikelola oleh dirinya, namun dikuasai oleh Sandra.

“Sumber dananya dari Bu Sandra dan Pak Harvey dan saya punya akses, tetapi atas perintah dari Bu Sandra,” ucap Ratih.

Adapun saat Harvey menjadi tersangka dalam perkara timah, Sandra disebutkan menarik seluruh uang tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, artis sekaligus istri terdakwa Harvey Moeis, Sandra Dewi membenarkan hal tersebut.

Dia mengatakan penarikan seluruh uang dilakukan untuk membayar sekolah salah satu anaknya yang mau masuk ke sekolah dasar (SD).

Selain itu, sambung dia, penarikan uang dalam rekening Ratih juga dilakukan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari lantaran semua rekening Sandra dan Harvey disita.

“Kami tidak punya uang sama sekali, kami butuh hidup, harus makan, anak saya juga harus makan. Jadi, saya pakai uang itu untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkap Sandra.

Ratih dan Sandra bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015-2022.

Kasus dugaan korupsi timah antara lain menyeret Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, Harvey didakwa menerima uang Rp420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim, sementara Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp4,57 triliun dari kasus yang merugikan keuangan negara Rp300 triliun itu.