CONCORDEAGREEMENT

_{^{Erupsi Gunung Ibu}} 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan terjadi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, pada Minggu (1/6/2025). Abu vulkanik menyembur setinggi 500 meter di atas puncak. 

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada Minggu, 1 Juni 2025, pukul 00:51 WIT. Tinggi kolom letusan teramati ± 500 m di atas puncak (± 1.825 m di atas permukaan laut),” tulis keterangan petugas pos pantau gunung Ibu, Axl Roeroe dalan keterangan, Minggu.

Saat erupsi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 32 detik.

Masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan Dimin diimbau tidak beraktivitas dalam radius Km dan perluasan sektoral berjarak 3,5 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif gunung.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” sambungnya.

Seluruh pihak juga diminta agar menjaga kondusivitas suasana di masyarakat, dengan menyebarkan narasi bohong dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu mengikuti arahan dari pemerintah daerah.

KERA4D

^{_{Ilustrasi kebakaran}} 

Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syarifuddin memastikan tidak ada korban luka maupun jiwa dalam kebakaran rumah tinggal di Jalan Daan Mogot Km 13, RT10/RW02, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat pada Minggu (1/6/2025). Namun, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

“Luas area terbakar 100 meter persegi kerugian kurang lebih Rp85 juta. Jumlah KK (kepala keluarga) terdampak 8 dan 12 jiwa serta tidak ada korban luka maupun jiwa,” ucap Syarifuddin.

Syarifuddin menambahkan, belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam proses pemadaman rumah di lingkungan padat penduduk itu. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

“Pengerahan 14 unit dan 70 personel. Dugaan penyebab korsleting listrik,” ucapnya.

KERA4D

^{_{Demo Buruh}} 

 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan pekerja atau buruh se Jabodetabek akan menggelar demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat pada Minggu 1 Juni 2025.

1. Total Massa Buruh

Ristadi mengatakan total massa aksi yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut ditargetkan tembus 10 ribu pekerja yang berasal dari berbagai daerah. Aksi ini dalam rangka menuntut pemerintah untuk serius memberantas praktik impor ilegal yang dinilai merugikan industri dalam negeri.

“Sampai dengan tadi pagi masa yang terkumpul sudah sekitar 8 ribuan, target kami akan ada 10 ribu orang berkumpul untuk demo di Istana Negara pada Minggu 1 Juni 2025,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/5/2025).

Ristadi menjelaskan, praktik impor ilegal ini menjadi biang kerok terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri. Sebab kehadiran barang impor telah mendominasi pasar sehingga produk dari industri dalam negeri kurang terserap.

Menurutnya, kurang terserapnya produk dalam negeri ini lantaran kurang kompetitif dari segi harga jika dibandingkan produk impor. Sebab, ada harga pokok produksi yang lebih mahal untuk industri di dalam negeri karena terlilit pajak, sedangkan impor ilegal sudah bebas dari pajak.

KERA4D

_{^{Mentan Amran}}

 Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan ekspor kelapa akan tetap mengedepankan kesejahteraan petani serta pemenuhan kebutuhan dalam negeri. 

1. Penerapan Ekspor

Menurut Amran, perkembangan penerapan ekspor kelapa saat ini masih digodok pemerintah.

“Kalau itu jawabannya lain. Aku ingin petani kelapa bahagia. Beri ruang dia sejahtera. Itu aja kata-kata saya,” ujar Amran saat ditemui di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (30/5/2025). 

Amran mengungkapkan bahwa dirinya bersama Presiden Prabowo Subianto telah membahas langsung kebijakan ekspor kelapa, dengan fokus utama untuk memastikan kesejahteraan petani. Ia menekankan pentingnya menjaga harga komoditas agar petani mendapat keuntungan yang layak.

“Aku ingin, dan Presiden, kami sudah laporkan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden menginginkan rakyat Indonesia, khususnya petani, sejahtera,” katanya.

KERA4D

^{_{Mentan Amran}}

 Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah pengendalian impor singkong untuk melindungi kesejahteraan petani dalam negeri. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan larangan terbatas (lartas) atau tarif bea masuk atas komoditas tersebut.

“Singkong, kami sudah lapor Bapak Presiden (Prabowo). Beliau katakan bahwa tolong jaga agar harga yang ada di petani menguntungkan,” ujar Amran saat ditemui di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (30/5/2025). 

1. Untungkan Petani

Amran menyampaikan bahwa selain Presiden, ia juga telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

Adapun Airlangga disebut akan mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan pengendalian impor, baik berupa tarif maupun lartas.

“Yang penting menguntungkan petani,” tegas Amran.

KERA4D

^{_{PHK Industri Tekstil}} 

 Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan setidaknya ada 3 juta orang yang bekerja industri padat karya di seluruh Indonesia. Keberadaan mereka kini terancam imbas serbuan barang impor.

1. Produk Impor

Ristadi mengatakan produk impor yang masuk ke Indonesia membuat industri tekstil dalam negeri sulit bersaing karena punya harga yang jauh lebih murah. Apalagi jika bersaing dengan barang impor ilegal yang lolos dari pungutan pajak negara.

“Sebetulnya yang menjadi concern kami itu di sektor padat karya, itu kurang lebih ada 3 jutaan, maka tentunya akan terancam PHK yang paling banyak itu di industri tekstil,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/5/2025).

Ristadi mengungkapkan fakta lain bahwa industri tekstil dalam negeri pun melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Alasannya agar bahan baku bisa lebih murah dan lebih bisa bersaing dengan produk-produk impor.

Kondisi inilah yang mengancam dampak PHK lebih luas di industri tekstil. Tidak hanya produsen barang jadi, produsen bahan baku seperti kain, benang, dan lainnya juga turut terancam untuk melakukan PHK jika Pemerintah tidak melakukan pembenahan.

KERA4D

^{_{PHK Massal}}

Pekerja di sektor padat karya khususnya industri tembakau terancam kena PHK massal. Hal ini dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Regulasi yang seharusnya menjadi tonggak penguatan sistem kesehatan nasional justru dinilai minim koordinasi antarkementerian dan berpotensi menimbulkan dampak luas yang merugikan banyak sektor, terutama industri strategis seperti tembakau dan makanan-minuman.

1. Larangan Penjualan Rokok

Beberapa pasal dalam PP 28/2024 ini mengatur pembatasan konsumsi Gula-Garam-Lemak (GGL), serta larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dan iklan rokok di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.i PHK, Pemerintah Diminta Terbitkan Revisi Permendag 8/2024

Kebijakan ini memicu kekhawatiran karena dinilai mengancam keberlangsungan ekosistem industri yang menyerap jutaan tenaga kerja, mulai dari petani, buruh pabrik, hingga pedagang kecil.
 
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menekankan pentingnya sinergi dalam penyusunan kebijakan lintas sektor.

“PP 28/2024 ini sebenarnya ketentuan yang bisa meredam ego sektoral dari satu kementerian ke kementerian lain dan bagaimana pemerintah kita membuat aturan yang lebih adil. Adil bagi para pelaku usahanya, perkebunan sebagai suatu industri strategis di Indonesia, perusahaan-perusahaan rokok, dan adil juga bagi konsumen,” ujar dia di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

2. Regulasi yang Tak Tumpang Tindih 

Menurutnya, regulasi yang baik harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang kontraproduktif.

Kas138

^{_{Wakil Bupati Mario Lawalata turut mengantar Pemkab Maluku Tengah meraih predikat WTP ke-10.}}

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Raihan ke-10 kalinya ini menjadi bukti keberhasilan kerja keras kepemimpinan Bupati Zulkarnain Awat Amir dan Wakil Bupati Mario Lawalata. Mario Lawalata merupakan kader Partai Perindo.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kota Ambon, Selasa (27/5/2025). Wakil Bupati Mario Lawalata hadir bersama Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Men Carl Haurissa, Sekda Rakib Sahubawa, Direktur Inspektorat Latif Ohorella dan Plt Kepala BPKAD La Baiena.

Pada kesempatan itu, Mario menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras mempertahankan predikat tertinggi dalam akuntabilitas keuangan publik tersebut.

“Raihan ini dari kerja keras kami semua. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sekda dan semua tim, bahwa untuk pencapaian 10 kali WTP tidak mudah,” ujarnya.

Sarjana Teknik Universitas Trisakti Jakarta ini mengungkapkan, mempertahankan WTP dari tahun ke tahun bukan perkara sederhana, terlebih bagi pemerintahan yang baru saja dilantik. Kendati demikian, seluruh pihak bekerja keras untuk tetap meraih pencapaian tersebut.

“Untuk mendapatkan itu gampang, tapi untuk menjaganya yang memang mungkin sulit. Tetapi kita sudah bisa membuktikan dengan 10 kali kita mendapatkan WTP, itu luar biasa, apalagi kami di pemerintahan baru,” tuturnya.

^{_{Serangan udara Israel hantam bandara Yaman.}}

Israel telah melancarkan serangan udara terhadap bandara utama Yaman di ibu kota, Sanaa. Serangan itu terjadi sehari setelah kelompok Houthi Yaman menembakkan dua proyektil ke Israel.

Kantor berita yang berafiliasi dengan Houthi, Al Masirah TV, melaporkan pada Rabu, (28/5/2025) bahwa empat serangan menghantam landasan pacu.

Khaled al-Shaief, direktur umum Bandara Internasional Sanaa, menulis di X bahwa serangan itu telah menghancurkan seluruh pesawat sipil terakhir yang dioperasikan Yemenia Airways dari bandara tersebut.

Menurut data penerbangan yang diperiksa oleh Al Jazeera, pesawat Yemenia dijadwalkan untuk membawa jamaah haji ke Arab Saudi.

Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa angkatan udara Israel menyerang “target teroris” Houthi di bandara dan “menghancurkan pesawat terakhir yang tersisa”.

“Ini adalah pesan yang jelas dan kelanjutan dari kebijakan kami: Siapa pun yang menembaki Negara Israel akan membayar harga yang mahal,” kata Katz

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa setiap serangan yang ditujukan ke Israel akan menghadapi kekuatan yang lebih besar.

^{_{Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek, Kejagung Periksa 28 Saksi}}

 Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 28 orang saksi yang diperiksa.

“Hingga saat ini dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini bahwa saksi yang sudah dipanggil dan diperiksa termasuk pemeriksaan pada hari ini berjumlah 28 orang,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum), Harli Siregar, Rabu (28/5/2025).

Harli tak merinci siapa-siapa saja sosok saksi yang diperiksa. Hanya saja dua dari sosok saksi yang diperiksa ialah Staf Khusus Mendikbudristek yakni FH dan JT.

“Nah dari 28 orang itu termasuk 2 orang yang sudah diperiksa sebelumnya dan terhadap tempat yang bersangkutan itu oleh penyidik dirasa perlu itu dilakukan penggeledahan dan dilakukan penyitaan,” jelas Harli.

Harli hanya mengungkap bagian dari saksi yang diperiksa ialah sosok-sosok yang berkaitan dengan proses kebijakan maupun pengadaan Chromebook tersebut.

“Nanti kita tunggu bagaimana hasilnya,” kata dia.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook dengan anggaran Rp9,9 triliun di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) ke tahap penyidikan. Perkara ini mulai disidik sejak 20 Mei 2025.

“Penyidik menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) dalam Program Digitalisasi Pendidikan Tahun 2019 s.d 2022 dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan,” kata Harli dalam keterangannya dikutip, Selasa (27/5/2025).