Menurut GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC), Desti Anggraeni, kecelakaan berawal dari kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Cikampek melakukan pengereman mendadak.
“Karena kurangnya antisipasi pengendara terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan KR (kendaraan) 2, KR 3, dan KR 4,” katanya.
Saat ini, sudah dilakukan penanganan dan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut.
“Diimbau kepada pengguna jalan agar tetap mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas selama berkendara. Pastikan kendaraan yang digunakan laik jalan, serta memastikan pengemudi harus dalam keadaan prima saat berkendara,” ujarnya.
Sidang Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku melarang Saeful Bahri meminta uang operasional terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Bahkan, ia mengaku memberikan teguran keras terhadap Saeful.
Hal itu sebagaimana Hasto sampaikan saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (26/6/2025).
“Saya menerima laporan bahwa saudara Saeful meminta dana kepada Harun Masiku, maka kemudian tindakan saya adalah memberikan teguran keras kepada saudara Saeful Bahri,” kata Hasto.
Selain itu, Hasto menyatakan langsung meminta Harun Masiku untuk tidak memberikan uang sepeser pun kepada Saeful Bahri. Setelah itu, Saeful Bahri diminta mendatangi Rumah Aspirasi yang berada di Jalan Sutan Syahrir, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Hasto menegurnya secara tegas.
Hasto mengungkapkan Saeful menyatakan permintaan maaf. “Saya menyampaikan seperti ini ‘kamu kenapa minta minta dana ke Harun Masiku, sejak awal saya menegaskan dilarang meminta-minta dana’ dan kemudian saudara Saeful meminta maaf. Tidak ada perbincangan pembahasan terkait dengan KPU termasuk lobi-lobi dengan KPU,” ujarnya.
Dua pekerja tewas akibat ledakan tangki saat melakukan pengelasan tutup rangka terpal bak truk. Peristiwa itu terjadi di Dusun III, Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, sekira pukul 15.00 WIB, Selasa (24/6/2025).
Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh membenarkan insiden yang menewaskan dua pekerja itu. “Benar pada Selasa, 24 Juni 2025 terjadi peristiwa ledakan tangki truk di bengkel las yang menyebabkan dua orang meninggal dunia,” ujar Stefanus saat dikonfirmasi, Rabu (25/6/2025).
Kedua korban tewas bernama Hendri Sanjaya (36) dan Edi Sukasno (38). Kemudian satu korban lainnya dibawa ke RS akibat syok usai mendengar ledakan tersebut.
“Satu korban warga sekitar dilarikan ke rumah sakit karena shock mendengar ledakan. Dua orang meninggal dunia berinisial H dan E merupakan warga Srimenanti, Sribhawono,” jelas Stefanus.
Peristiwa itu diduga dipicu percikan las saat korban mengelas rangka terpal truk tersebut. Polres Lampung Timur dan Polsek Sribhawono masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti peristiwa itu.
HUT Ke-79 Polri, KPAI Harap Jadi Penjaga dan Pelindung Anak-Anak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi penjaga, pengawal dan pelindung keselamatan negara dan bangsa, terutama anak-anak. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra jelang peringatan HUT ke-79 Polri pdaa pada 1 Juli 2025.
Esensi dari perayaan Bhayangkara, menurutnya adalah panggilan bagi setiap individu insan Kepolisian untuk memiliki panggilan jiwa yang bertanggung jawab untuk nusa, bangsa dan negara.
“Tentu Bhayangkara sebagai garda terdepan penegakan hukum, yang artinya penegak konstitusi dan hukum. Karena itu Bhayangkara harus menjadi figur yang paling mencintai Indonesia,” kata Jasra, Senin (23/6/2025).
Jasra menjelaskan, dalam genggaman insan Bhayangkara, di tangan sebelah kiri ada konstitusi dan sebelah kanan ada keadilan.
Tidak ada keadilan bila tidak ada keberpihakan dan tidak ada keberpihakan jika kita tidak melindungi yang tertindas.
“Dan bagian yang di sebut paling terancam ketertindasan adalah anak-anak. Kenapa? Karena mereka paling mudah dikuasai baik secara fisik, pemahaman dan emosionalnya. Sehingga sudah seharusnya setiap insan Bhayangkara terpanggil untuk melindungi anak. Karena tanpa itu, anak anak bisa tidak menemukan cara mencintai Indonesia,” tuturnya.
Kegiatan reatret Kepala Daerah gelombang dua resmi digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri ( IPDN ) Kampus Jatinangor di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu, (22/6/2025). Peserta reatret awalnya berjumlah 93 orang.
“Jadi yang terdaftar kepala daerah itu, baik Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu 93 orang,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan, saat dihubungi, Minggu (22/6/2025).
Namun dari 93 orang itu, 6 peserta meminta izin tak mengikuti reatret karena alasan kesehatan dan ditambah Bupati, dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara tak ikut kegiatan ini karena belum dilantik. Artinya tersisa 85 peserta yang siap mengikuti reatret.
“Sisa 85, dan ada satu kepala daerah yang minta izin padahal sudah mendaftar sebenarnya, sudah di Jakarta sudah mendaftar, minta izin pulang karena orang tuanya meninggal, Gubernur Papua pegunungan. Jadi 84 yang mengikuti kegiatan hari ini,” ujarnya.
Dia menyampaikan, pihaknya dalam posisi siap, bila memang Presiden Prabowo Subianto ataupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan materi kepada peserta retreat gelombang dua. Namun hal ini tak dipaksa, mengingat kesibukan Prabowo atau Gibran.
“Kita memohon memang untuk beliau Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden hadir menyampaikan materi, kita siap untuk itu, tapi kembali ke jadwal dan agenda beliau berdua nanti,” ujarnya.
AS memperluas dan memperketat proses pemeriksaan visa.
Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan perluasan proses pemeriksaan dan verifikasi bagi pemohon visa ke Negeri Paman Sam. Dalam pernyataannya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk melindungi negara dan warganya.
“Departemen Luar Negeri Amerika Serikat berkomitmen untuk melindungi negara dan warga negara kami dengan menerapkan standar tertinggi dalam hal keamanan nasional dan keselamatan publik melalui proses pemberian visa. Visa Amerika Serikat diberikan sebagai hak istimewa, bukan sebagai hak yang dijamin,” demikian diumumkan sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kedutaan Besar AS Jakarta.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pihaknya akan menggunakan semua informasi yang tersedia dalam proses pemeriksaan dan verifikasi untuk mengidentifikasi pemohon visa yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki Amerika Serikat. Ini termasuk orang-orang yang dianggap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat
Berdasarkan pedoman baru dari pemerintah AS, proses pemeriksaan bagi para pemohon visa akan mencakup verifikasi yang komprehensif dan menyeluruh, termasuk peninjauan atas aktivitas daring, semua pemohon visa pelajar dan peserta pertukaran dalam kategori visa non-imigran F, M, dan J.
“Untuk mendukung proses verifikasi ini, semua pemohon visa non-imigran kategori F, M, dan J akan diminta untuk menyesuaikan pengaturan privasi di semua akun media sosial mereka menjadi “publik”,” terang pengumuman tersebut.
Disebutkan bahwa kantor perwakilan AS di luar negeri akan segera kembali membuka penjadwalan wawancara visa non-imigran F, M, dan J. Para pemohon diimbau untuk memeriksa situs web kedutaan besar atau konsulat terkait untuk informasi ketersediaan jadwal wawancara.
“Yang bersangkutan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu. Tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukannya terhadap jalannya pelaksanaan pengadaan chromebook,” ujar Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar pada wartawan, Jumat (20/6/2025).
Nadiem dipanggil Kejagung dalam kapasitanya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook. Pengadaan laptop tersebut sampai mencapai Rp9,9 triliun.
Selain itu, Nadiem merupakan pemimpin di Kemendikbudristek kala itu. Sehingga, keterangan Nadiem dianggap penting guna pengusutan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kemendikbudristek yang tengah ditangani Jampidsus.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 1.161 Kepala Keluarga (KK) atau 4.088 jiwa mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Diketahui, erupsi kembali terjadi di Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, pada Selasa 17 Juni 2025, pada pukul 17.35 WITA dengan tinggi kolom abu mencapai 10.000 meter dari puncak.
“Sebanyak 1.161 KK atau 4.088 jiwa masih mengungsi tersebar di pos lapangan dan secara mandiri,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (19/6/2025).
Aam sapaan Abdul Muhari mengatakan, saat ini BNPB dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan, pendataan, pembangunan hunian sementara (huntara), serta pendistribusian bantuan logistik.
Sementara, status gunung telah ditetapkan dalam Level IV (Awas) sejak 17 Juni 2025. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas dalam radius 7 hingga 8 km dari puncak kawah.
Sebanyak 442 jemaah haji asal Kloter 12 debarkasi Jakarta, akhirnya diterbangkan kembali menuju Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (18/6/2025).
Sebanyak 442 jemaah haji asal kelompok terbang (Kloter) 12 debarkasi Jakarta, akhirnya diterbangkan kembali menuju Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, Banten, Rabu (18/6/2025). Mereka kembali diterbangkan dengan pesawat Saudi Airlines SV-5726, yang sebelumnya mendarat darurat di Bandara Internasional Kualanamu, Deliserdang, Sumatera Utara akibat adanya ancaman bomsaat membawa jemaah dari Jedah, Arab Saudi pada Selasa, 17 Juni 2025.
Proses pemberangkatan berlangsung sejak pukul 05.00 WIB. Para jemaah yang sebelumnya diinapkan di hotel untuk kepentingan pengamanan dan pemeriksaan menyeluruh, dijemput oleh tim groundhandling dan langsung diarahkan menuju Ruang Tunggu Keberangkatan Bandara Kualanamu.
Selanjutnya penumpang bersiap di Area Pintu 5 dan 6, dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan.
Pukul 07.40 WIB, seluruh penumpang mulai boarding ke dalam pesawat Saudi Air SV-5726. Selanjutnya, pada pukul 08.45 WIB, pesawat lepas landas dengan tujuan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.
Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Ferry Walintukan menyampaikan bahwa keberangkatan ini merupakan hasil dari kerja cepat dan koordinasi solid seluruh unsur pengamanan, baik TNI maupun Polri.
“Polda Sumut bersama TNI dan stakeholder lainnya memastikan bahwa seluruh proses keberangkatan jemaah haji berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Setelah insiden ancaman bom kemarin, kami tidak ingin mengambil risiko sedikit pun. Oleh karena itu, pengamanan diberlakukan secara maksimal,” tegas Ferry Walintukan.
Ia menambahkan bahwa sebanyak 45 personel dari Polresta Deli Serdang dikerahkan dan diperkuat personel Kodim 0204/DS untuk memastikan sterilisasi area, kelancaran boarding, hingga proses lepas landas. Pemeriksaan ketat terhadap bagasi dan awak pesawat juga kembali dilakukan sebelum keberangkatan.
“Pada hari ini pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Prasetyo pun mengungkapkan dari hasil rapat yang dipimpin Prabowo dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.
Dari hasil rapat, keempat pulau yang menjadi sengketa yakni Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang sah milik Aceh sah menjadi milik Aceh.
“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen-dokumen data-data pendukung dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemrrintah telah mengambil keputusan bahwa keempat Pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administrasif berdasarkan dokumen yang dimilki adalah pemerintah masuk wilayah administratif Provinsi Aceh,” tegas Prasetyo.
Senada diungkapkan Mendagri, jika rapat dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo lewat virtual. “Alhamdulillah tadi berdasarkan zoom meeting dengan bapak Presiden telah disepakati, disaksikan Bapak Seskab,” katanya.
