Profil Supratman Andi Agtas, Menkumham pengganti Yasonna Laoly

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perubahan susunan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju serta kepala badan dengan melakukan pelantikan menteri, wakil menteri (wamen), dan kepala badan di Istana Negara, Jakarta, Senin pagi.

Dari tujuh posisi menteri, wamen, dan kepala badan yang diubah, salah satunya merupakan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Adapun Presiden melantik Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham menggantikan Yasonna Laoly yang sudah 10 tahun memimpin kementerian strategis itu.

Supratman merupakan politisi Partai Gerindra yang memang memiliki latar belakang hukum. Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan pada 28 September 1969 tersebut sempat menjalani profesi sebagai Dosen Fakultas Hukum selama 14 tahun di Universitas Tadulako sejak 1998-2012 dan advokat selama dua tahun sejak 1996-1998.

Berdasarkan riwayat pendidikannya, Supratman juga mempunyai latar belakang hukum yang kuat. Mulai dari jenjang pendidikan Strata-1 (S1) hingga S3, dirinya mengenyam pendidikan ilmu hukum.

Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, Supratman melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Hasanuddin Makassar dan S3 di UMI Makassar.

Sebelum bergabung dengan dunia politik, dia sempat menjalani karir sebagai komisaris dan direktur utama salah satu perusahaan daerah di Palu, Sulawesi Tengah sejak 2004-2012.

Saat memasuki karir politik, Supratman duduk di parlemen sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Komisi III pada 2014-2019 dan berlanjut sebagai Anggota Komisi VI DPR RI pada 2019-2024.

Selama dua periode sebagai Anggota DPR RI itu, dirinya juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI hingga akhirnya digantikan oleh Wihadi Wiyanto, yang juga Politisi Gerindra.

Kiprah Supratman di parlemen, antara lain pernah menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (UU) MD3 pada 2016 serta menjadi anggota Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas pada 2016, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017, Pansus RUU Pemilu pada 2017, Pansus RUU Siber pada 2019, serta Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara pada 2019.

Selain Menkumham, Presiden Jokowi turut melantik dua menteri lainnya, satu wakil menteri, serta tiga kepala lembaga pada hari ini, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Angga Raka Prabowo.

Presiden juga melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prof. Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

pragmatic slot online

Kilas Profil Wamenkominfo baru Angga Raka Prabowo

Pemerintah telah resmi menambah jumlah Wakil Menteri di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi dua orang, dengan dilantiknya Angga Raka Prabowo oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (19/8)

Pelantikan ini menambah struktur kepemimpinan di Kementerian Kominfo yang sebelumnya telah memiliki Wakil Menteri, yaitu Nezar Patria.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 52M Tahun 2024 tentang tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Dengan dipandu Presiden Jokowi, Angga bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani serta Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengucap sumpah jabatan.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Angga mengucap sumpah.

Dirangkum dari berbagai sumber, Angga Raka Prabowo merupakan politisi dari Partai Gerindra, yang juga pernah menjadi Ketua Bidang Komunikasi atau Direktur Media Kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Angga diketahui bergabung dengan Gerindra pada 2008. Angga masuk sebagai tim media Partai Gerindra pada 2012. Dia lalu dipercaya menjadi sekretaris pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2014 hingga 2017.

Di Partai Gerindra sendiri, Angga didapuk sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan tugas Kementerian Kominfo saat ini sangat berat, sehingga dengan adanya penunjukan Angga Raka sebagai Wamenkominfo, berbagai hal dapat dituntaskan dengan cepat.

Sejumlah hal yang harus dituntaskan dalam waktu singkat, yaitu aturan turunan dan kelembagaan untuk pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, percepatan pemberantasan judi online/daring, perbaikan arsitektur dan tata kelola data nasional, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk pelayanan publik.

slot online thailand

Warga temukan jasad tak berpakaian terapung di perairan Pulau Pramuka

Warga menemukan jasad pria tak dikenal terapung di perairan Pulau Pramuka sebelah Timur Resto Nusa Keramba Kabupaten Kepulauan Seribu pada Sabtu siang.

“Jasad diperkirakan memiliki tinggi 168 centimeter dan berat 65 kilogram,” kata Kapolsek Kepulauan Seribu Utara Iptu Yoyok di Jakarta, Sabtu.

Jasad korban ditemukan dalam kondisi rusak di bagian kepala dan memiliki tato gambar pedang silang di tangan kanan,” kata dia.

Ia mengatakan jasad korban ditemukan terapung saat saksi dalam perjalanan dari Pulau Panggang menuju Pulau Pramuka dan saksi menghubungi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran (Gulkarmat) dan Kepolisian.

“Petugas langsung menuju lokasi dan mengevakuasi mayat menggunakan kapal Damkar Rescue 03. Saksi dan jasad tersebut dievakuasi ke Mako Polres Kepulauan Seribu di  Pulau Karya,” kata dia.

Sesampai di Dermaga Utama Pulau Karya, petugas meminta keterangan saksi dan dilakukan pengecekan pada mayat.

Selanjutnya dimasukkan ke kantong Jenazah menunggu tim evakuasi oleh Satuan Polairud Polres Kepulauan Seribu yang akan membawa mayat menuju Dermaga Marina Ancol.

“Jasad korban di bawa ke RS Polri Kramat Jati untuk dilakukan visum et repertum,” kata dia.

kas138

MIP Batu Bara Tinggal Tunggu Restu Jokowi

 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan progres terkini dari pembentukan lembaga pungut salur, khususnya untuk komoditas batu bara, yakni Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batu Bara.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebutkan bahwa saat ini progres pembentukan MIP Batu Bara tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diresmikan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

“(Pembentukan MIP Batu Bara) tunggu Perpres, tinggal Perpres,” ungkap Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Jumat (16/8/2024).

Arifin mengatakan saat ini progres pembentukan lembaga pungut salur perusahaan batu bara tersebut sudah disetujui antar kementerian terkait yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan saat ini masih di meja Kementerian Sekretariat Negara RI.

“Sudah, kan sudah (Kementerian) BUMN, (Kementerian) Keuangan udah, jadi sudah ke (Kementerian) Setneg, tanya saja di sana,” tambahnya.

Nantinya, lanjut Arifin, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) termasuk Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI yang akan bertugas untuk memungut iuran batu bara perusahaan tambang batu bara tersebut. Namun, nantinya sistem yang akan digunakan untuk memungut iuran tersebut spesifik hanya menggunakan sistem Bank Mandiri.

“(Yang memungut iuran) Bank Himbara, sistemnya pakai (Bank) Mandiri nanti,” imbuh Arifin.

Sebagaimana diketahui, ide pemerintah membentuk MIP batu bara ini lantaran pada awal tahun 2022, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) hampir tak mendapatkan pasokan batu bara. Itu terjadi karena, adanya kebijakan patokan harga batu bara US$ 70 per ton untuk dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

Sebelumnya, Asisten Deputi Pertambangan Kemenko Marves Tubagus Nugraha mengakui bahwa pihaknya sudah melakukan diskusi yang cukup panjang selama dua tahun terakhir ini. Khususnya untuk mencari formula menyelesaikan ‘gap’ disparitas harga antara harga patokan batu bara RI dengan harga yang berlaku di pasar.

“Pasca pengalaman kita di awal tahun 2022, kita agak babak belur nih, pembangkit-pembangkit ini terkait dengan pasokannya gitu. Jadi kuncinya adalah bagaimana kemudian pasokan batu bara untuk kepentingan domestik, khususnya untuk kelistrikan umum itu bisa aman,” ujar dia.

Tubagus menyadari negara saat ini sangat bergantung kepada batu bara lantaran komoditas ini telah menjadi salah satu sumber devisa. Namun di satu sisi, batu bara juga dibutuhkan sebagai sumber energi domestik. “Kuncinya ini after 2022 di awal tahun itu, maka mekanisme ketahanan energi itu menjadi penting untuk pasokan dalam negeri,” ujarnya.

Nah, pada mulanya, kata Tubagus, pihaknya mencoba mengintroduksi pembentukan Badan layanan Umum (BLU). Hanya saja, terdapat satu kendala terkait dengan mandatory spending yang mana masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Maka kemudian cari mekanisme yang memang bisa efektif, dan kemudian tidak ada isu dalam konteks penggunaan anggaran. Dan itu maka kemudian mekanisme MIP PNBP sebenarnya, di mana kemudian instansi pengelola PNBP di sini adalah ESDM,” ungkap Tubagus kepada CNBC Indonesia dalam Closing Bell, dikutip Rabu (14/8/2024).

Maka kemudian, kata Tubagus, pihaknya membutuhkan mitra untuk membantu pemerintah dalam rangka mengelola dan menyalurkan, termasuk menyetorkan. “Kalau ada kelebihan sisa dana cadangan yang ada dalam MIP, itu kepada kas negara, itu konsepnya sebenarnya,” jelasnya.

Adapun. pihaknya meyakini bahwa MIP batu bara bisa diselesaikan pada tahun ini. Ia berharap, dalam waktu dekat ini Peraturan Presiden (Perpres) dan aturan turunan serta sistem EDKB-nya bisa segera diimplementasikan.

“Harapan kami sih sebenarnya tahun ini sudah bisa dijalankan,” kata dia.

Gerindra Sebut Pilgub DKI Diumumkan 19 Agustus, Kaesang di Jateng

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kembali buka suara soal dinamika pemilihan gubernur (pilgub) serentak November mendatang. Hal ini disampaikannya di sela-sela penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN di Gedung DPR MPR Senayan, Jumat (16/8/2024).

Dalam kesempatan itu, Dasco menyampaikan terkait dinamika yang terjadi untuk pilgub DKI Jakarta. Saat ditanya soal pasangan Ridwan Kamil-Suswono, Dasco menjawab bahwa pihaknya bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah sepakat untuk mengusung calon tersebut.

“Iya dan akan diumumkan tanggal 19 Agustus,” kata Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI.

Diketahui, untuk Pilgub DKI, sejumlah partai yang awalnya tidak merapat dalam KIM telah menjalin komunikasi dengan koalisi pengusung Prabowo-Gibran dalam pemilihan presiden Februari lalu. Salah satu partai di luar KIM, Nasdem, bahkan sudah memutuskan untuk bergabung dengan koalisi itu dan tidak jadi mengusung Anies Baswedan di gelaran Pilgub DKI.

Sementara untuk Pilgub Jawa Tengah (Jateng), Dasco menyebut KIM telah memiliki calon yang akan dimajukan. Ia menyebut figur yang akan dicalonkan akan diumumkan pada saatnya.

“Untuk pilkada Jateng sudah putus, dan nanti juga akan diumumkan pada waktunya,” katanya.

Ketika ditanya bahwa figur itu adalah putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, Dasco mengiyakannya.

“Iya kira-kira begitu,” tambahnya

Israel ‘Babak Belur’, Perang Gaza Bikin Rugi Rp1.056 Triliun

 Ekonom di Israel ramai-ramai menyebut perang Gaza telah membuat negeri itu babak belur. Ekonomi Israel lebih dari US$67,3 miliar atau sekitar Rp1.056 triliun.

“Perang telah merugikan ekonomi Israel lebih dari NIS 250 miliar (US$67,3 miliar) dan lembaga pertahanan menginginkan peningkatan tahunan setidaknya NIS 20 miliar ($5,39 miliar),” kata mantan CEO Bank Leumi Israel, Rakefet Russak-Aminoach, mengatakan kepada Saluran Israel 12 yang dikutip Anadolu Agency, Jumat (16/8/2024).

“Defisitnya jauh lebih besar, kami memiliki pengungsi, yang terluka dan banyak kebutuhan ekonomi yang bahkan tidak dihitung dalam biaya perang,” tambahnya.

Mantan gubernur Bank Sentral Israel, Jacob Frenkel, juga membenarkan hal ini. Ia mengatakan defisit anggaran negara mencapai 8,1% pada Juli lalu.

“Tugas yang paling mendesak dan penting adalah menangani defisit,” katanya.

“Israel mengawali tahun 2023 tanpa defisit dan sejak saat itu situasinya memburuk. Pada akhir Juli, defisit mencapai 8,1 persen, atau sekitar NIS 155 miliar (US$41,8 miliar). Defisit itu harus ditutupi,” ujarnya lagi.

Sementara itu, mantan CEO Israel Discount Bank Uri Levin, mengatakan Israel tidak akan mampu memulihkan ekonominya. Apalagi jika negeri Zionis tidak bisa kembali kepercayaan investor internasional.

Sebelumnya, mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan Israel sejak saat itu telah menewaskan lebih dari 40.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan melukai lebih dari 92.400 orang lainnya, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari 10 bulan sejak serangan Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang putusan terakhirnya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diinvasi pada 6 Mei.

Lifting Minyak 2025 Turun 600 Ribu Barel, Menteri ESDM Buka Suara

 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara perihal alasan dibalik menurunnya target produksi minyak dan gas bumi (migas) siap jual atau lifting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Target lifting khususnya pada jenis minyak pada tahun 2025 menjadi sebesar 600 ribu barel per hari (bph), menurun dari target yang ditentukan dalam APBN 2024 ini sebesar 635 ribu bph. Sedangkan pada jenis gas bumi pada RAPBN 2025 sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari, menurun dari target tahun 2024 ini sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Arifin mengakui, bahwa pada tahun 2025 lapangan minyak di dalam negeri mengalami penurunan drastis, sehingga lifting minyak turun. “Oh (target lifting minyak) 600 (ribu bph), ya (karena) lapangannya kan memang dropnya drastis. Nah sekarang kan udah mulai kita coba recover nih. Kan kemarin di (Lapangan Banyu Urip, Blok) Cepu ada tambahan (produksi). Mudah-mudahan akhir tahun bisa nguber (target lifting) tuh,” ungkap Arifin saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Untuk mendorong peningkatan produksi, Arifin bilang, pemerintah akan menggenjot produksi migas dari sumur Migas Non Konvensional (MNK). Tak hanya itu, produksi salah satu lapangan minyak Buton di Sulawesi Tenggara terus diupayakan.

“Dan jangka panjangnya kan kita ada lapangan yang sekarang kita upayakan di Buton. Kita ini kerja sama dengan China juga untuk mengangkat recovery factor, juga kita dorong. Selama ini kan kita ngandelinnya sama K3S yang sebelah sono. Sekarang kan yang kita liatnya yang sebelah sini, punya pengalaman juga,” tandasnya.

Asal tahu saja, turunnya target lifting migas 2025 mendatang seperti yang diungkapkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Pidato Kenegaraan terkait RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Jumat (16/08/2024).

“Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 Dolar AS per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari,” kata Jokowi.

India Panas, Pemerkosaan & Pembunuhan Dokter Ancam Negara

Kemarahan atas pemerkosaan dan pembunuhan brutal seorang dokter di India timur semakin memanas pada Jumat (16/8/2023). Kini ppetugas medis menyerukan penutupan (shutdown) layanan rumah sakit terbesar, sementara partai-partai politik bersiap untuk protes.

Pada Kamis malam, Asosiasi Medis India (IMA), kelompok petugas medis terbesar di negara itu, mengatakan akan menerapkan penutupan nasional sebagian besar departemen, kecuali layanan penting, selama 24 jam mulai Sabtu pagi. Ini menjadi pemogokan terbesar dalam setidaknya satu dekade.

“Dokter, khususnya perempuan, rentan terhadap kekerasan karena sifat profesi mereka. Pihak berwenang harus menyediakan keamanan bagi dokter di dalam rumah sakit dan kampus,” kata IMA dalam pernyataan yang dikeluarkan pada X pada Kamis malam.

Partai-partai politik, termasuk Partai Bharatiya Janata (BJP) milik Perdana Menteri Narendra Modi yang beroposisi di Benggala Barat, juga mengatakan mereka akan mengadakan protes di kota itu pada Jumat.

 selebritas lain, dan politisi telah menyuarakan keterkejutan mereka atas kejahatan tersebut, menyerukan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan.

Pekan lalu, seorang dokter magang berusia 31 tahun diperkosa dan dibunuh. Hal ini terjadi di dalam sebuah perguruan tinggi kedokteran di kota Kolkata di bagian timur tempat dia bekerja.

Kasus tersebut kemdian memicu protes nasional di antara para dokter. Seorang relawan polisi yang bekerja di rumah sakit tersebut telah ditangkap dan didakwa atas kejahatan tersebut.

Dokter mengatakan keadaan pemerkosaan tersebut menunjukkan kerentanan para petugas medis yang tidak mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang memadai.

Pemerintah melakukan perubahan besar pada sistem peradilan pidana, termasuk hukuman yang lebih berat, setelah pemerkosaan massal di Delhi, tetapi para pegiat mengatakan tidak banyak yang berubah meskipun undang-undangnya lebih ketat.

KPK sebut pengadaan kapal PT ASDP tak sesuai spesifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi kapal yang diperoleh oleh PT ASDP Indonesia Ferry lewat akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara.

“Untuk kegiatannya itu memang legal. Artinya, kegiatan yang diajukan itu legal. Ini mulai terjadi kesalahannya itu adalah ketika prosesnya, jadi barang-barang yang dibeli dari PT JN itu juga kondisinya bukan baru,” Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis.

Asep menjelaskan ketidaksesuaian spesifikasi kapal tersebut yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam akuisisi tersebut PT ASDP diketahui mendapatkan 53 unit kapal, namun belum dijelaskan lebih lanjut apakah berapa unit kapal yang tidak sesuai spesifikasi.

“Itu yang kemudian menyebabkan akhirnya terjadi kerugian. Kemudian juga perhitungan dan lain-lain,” ujarnya.

Direktur Penyidikan KPK yang juga perwira tinggi Polri berbintang satu ini menegaskan pengadaan tambahan armada adalah hal yang umum dilakukan oleh perusahaan angkutan, misalnya dalam rangka menghadapi lonjakan penumpang. Namun permasalahan timbul ketika armada yang didatangkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan.

“Dari sana kemudian diajukanlah program atau proyek untuk penambahan armada, seperti itu, ini legal, boleh, ada kajiannya. Hanya yang menjadi masalah adalah ketika yang dibelinya itu. Nah, itu spesifikasinya juga tidak sesuai dan lain-lain,” kata Asep.

Sebelumnya, pada Kamis (18/7/2024) KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi terkait dengan proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2022.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menerangkan bahwa nilai proyek yang sedang disidik KPK itu mencapai Rp1,3 triliun dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun, dengan nominal pastinya masih dalam perhitungan pihak auditor.

Penyidik KPK juga telah memanggil sejumlah pimpinan perusahaan dalam rangka pengembangan penyidikan, antara lain Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dan Direktur Utama PT Jembatan Nusantara periode 2019–2022 Youlman Jamal.

Penyidik KPK juga telah berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham untuk memberlakukan cegah ke luar negeri terhadap empat orang demi kepentingan penyidikan.

Empat orang yang dicegah tersebut terdiri atas satu pihak swasta berinisial A dan tiga orang dari pihak internal ASDP berinisial HMAC, MYH, dan IP.

Legislator minta reformasi pendidikan kedokteran segera dilaksanakan

 Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, kasus bunuh diri seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Prodi Anastesi Universitas Diponegoro menunjukkan perlunya reformasi pendidikan kedokteran segera dilaksanakan.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Edy mengatakan bahwa kejadian tersebut menjadi catatan buruk dunia pendidikan dan kedokteran, apalagi kejadian ini muncul di saat pemerintah berupaya melakukan reformasi kesehatan dan pemerataan dokter di tanah air.

“Meninggalnya salah satu calon dokter spesialis anastesi ini menciderai keinginan bangsa ini untuk melakukan reformasi di bidang kesehatan. Saya turut berduka cita atas meninggalnya dr Aulia,” katanya.

Dari pemberitaan yang beredar, polisi menyebutkan bahwa Aulia tidak kuat menghadapi seniornya yang memerintah sewaktu-waktu dan minta banyak hal. Edy menilai, kecurigaan ini juga harus menjadi perhatian tidak hanya kepolisian tapi juga Kementerian Kesehatan dan Kemendikbudristek.

Menurutnya, alibi pembentukan karakter calon dokter yang berujung pada perundungan adalah sebuah kesalahan.

“Tidak zamannya lagi senior menekan juniornya. Meminta ini itu. Biarkan mahasiwa kedokteran ini mengenyam pendidikan dengan merdeka karena beban akademiknya saja sudah berat,” saran Edy.

Edy mendorong agar polisi, Kemenkes, dan Kemendikbudristek terbuka terhadap penyelidikan meninggalnya mahasiswi itu, apalagi Kemenkes mengakui adanya dugaan perundungan dan kelebihan jam kerja.

Selain itu, dia meminta agar penyelidikan motif Aulia menyuntikkan obat penenang dan berakhir meninggal dunia harus diusut tuntas. Apalagi, ujarnya, polisi telah menemukan buku harian korban yang menceritakan beratnya tuntutan menjadi mahasiswa kedokteran serta aksi seniornya.